JAKARTA, KOMPAS - Kemajuan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta mencapai 45,17 persen. Namun, proses pengumpulan datanya masih dibayangi kekhawatiran warga soal manfaat, kenaikan pajak, hingga pelindungan data pribadi.
Perangkat daerah tingkat kota/kabupaten administratif hingga kelurahan digerakkan untuk mengedukasi warga tentang fungsi sensus. Sebab, petugas pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan data yang akurat agar pengambilan kebijakan semakin tepat guna.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, progres pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta mencapai 45,17 persen. Paling tinggi di Kabupaten Kepulauan Seribu karena jumlah penduduknya paling kecil. Kemudian, disusul Jakarta Utara, Jakarta Timur, sedangkan paling rendah di Jakarta Selatan.
"Sensus Ekonomi pada dasarnya adalah rekam perekonomian sebagai landasan pengambilan kebijakan agar semakin tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan kondisi terkini," tutur Amalia di Balai Kota Jakarta pada Senin (13/7/2026).
Petugas pendataan lapangan mendatangi rumah warga, kantor atau tempat usaha sejak 15 Juni sampai 31 Agustus. Mereka yang didata menyiapkan KTP dan KK untuk validasi data, bukan dipotret.
Warga juga diperkenankan mengisi kuesioner secara mandiri melalui tautan daring (online). Tautan ini akan diberikan oleh petugas agar pengisian hanya dilakukan oleh orang yang disensus.
Penjelasan tersebut penting karena di media sosial banyak petugas pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 ditolak warga. Alasannya, pertanyaan terlalu pribadi, sensus dianggap tidak bermanfaat hingga khawatir data pribadi dijadikan sebagai acuan peningkatan kenaikan pajak.
Amalia menekankan bahwa sensus ini untuk kepentingan statistik, bukan dalam urusan perpajakan. Data pribadi warga dijamin kerahasiaannya. Apalagi BPS bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, Telkom, dan PT Peruri untuk keamanan data dalam server BPS.
"Partisipasi masyarakat Jakarta sangat penting untuk memastikan data yang dikumpulkan adalah sebenarnya. Terima petugas yang datang, isi data dengan benar, dan tidak perlu khawatir bahwa rahasia data yang diberikan itu akan kami jaga dengan sebaik-baiknya," kata Amalia.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan yang kelima sejak pertama dilakukan tahun 1986. Sensus dilakukan setiap tahun yang berakhiran 6.
Kelancaran pengumpulan data di Jakarta didukung oleh Instruksi Gubernur Nomor 7 Tahun 2026 tentang Dukungan Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi Tahun 2026 di Provinsi Jakarta. Sebelumnya, BPS dan Kementerian Dalam Negeri menandatangani Surat Edaran Bersama tentang Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Badan Pusat Statistik dalam Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Pemprov Jakarta kemudian menggerakkan jajarannya dari tingkat kota/kabupaten administratif, kecamatan dan untuk mengedukasi warga tentang pentingnya sensus. Salah satu poin utamanya adalah keakuratan data untuk referensi pengambilan kebijakan.
Amalia menyampaikan bahwa pada tahun ini sensus juga dilakukan Malaysia, Jepang, Vietnam, dan Zimbabwe. Tujuannya sama, yaitu untuk menentukan arah kebijakan ekonomi yang lebih akurat dan tepat sasaran.
BPS juga belajar dari China yang melakukan sensus pada tahun 2024. Tim dari China bertukar pengalaman tentang sensus di negara berpenduduk 1,41 hingga 1,44 miliar jiwa itu.
"Dari sensus biasanya akan lahir kebijakan besar. China menemukan jumlah entitas usaha naik 100 persen dan didominasi usaha digital. Mereka mengubah arah kebijakan, fokus mendongkrak entitas bisnis yang sedang tumbuh," ucap Amalia.
Hal serupa terjadi di Tanah Air. Pada 2006, misalnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lahir karena hasil sensus menunjukkan UMKM mendominasi perekonomian Indonesia hingga 99,8 persen.
Dalam konteks Jakarta, kata Amalia, saat ini terdapat 1,5 juta usaha. Usaha-usaha ini bakal didata sesuai kondisi di lapangan nanti.
"Usaha di Jakarta ini perkembangannya cukup pesat. Paling banyak di Jakarta Selatan, lalu Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Aktivitas ekonomi juga terjadi di rumah tangga. Banyak kreator konten, videografer, lalu bisnis online sehingga kami menyisir rumah tangga," ucap Amalia.
Gubernur Jakarta Pramono Anung seusai Deklarasi Sensus Ekonomi 2026 di Balai Kota Jakarta mengingatkan tentang akurasi data. Sebab, BPS menjadi salah satu acuan pengambilan kebijakan di Jakarta.
"Termasuk data yang kadang-kadang memusingkan, terutama untuk bantuan sosial. Perdebatannya pasti banyak di Balai Kota," tutur Pramono.
Sensus Ekonomi 2026, lanjut Pramono, mempunyai arti penting dan strategis bagi Jakarta karena tiga hal yang tidak boleh dikurangi. Ketiganya adalah bantuan sosial, layanan pendidikan, dan kesehatan.
Pramono mengimbau warga Jakarta untuk terbuka kepada petugas pendataan lapangan. Tidak perlu ragu karena data mereka dijamin kerahasiaannya.
Komentar (0)