NU Lampung Tak Mau Calon Ketum PBNU Memegang Jabatan Politik

jpnn.com - JAKARTA - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Jawa Timur, akhir Agustus.

Di berbagai daerah, PWNU dan PCNU sudah mulai melakukan koordinasi dan konsolidasi internal untuk persiapan hadir, sekaligus menyiapkan agenda yang diperjuangkan demi sukses muktamar.

BACA JUGA: Rembuk Warga NU Kritik Diplomasi Internasional PBNU, Singgung Humanitarian Islam

Salah satunya oleh jajaran Syuriyah PCNU se-provinsi Lampung. Bertempat di PP Bustanul Falah, Kota Bandar Lampung pada Minggu (12/7), syuriyah PCNU se-Provinsi Lampung melakukan koordinasi dan menyepakati beberapa keputusan untuk diperjuangkan pada sidang komisi muktamar ke-35.

Salah satu isu sensitif yang disepakati 14 dari 15 pimpinan tertinggi PCNU se-Lampung yang hadir, terkait ketentuan larangan rangkap jabatan bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Bab XVI Rangkap Jabatan, pasal 51, ayat (4-6) Anggaran Rumah Tangga Perumpulan NU ditentukan sebagai batasan tidak boleh rangkap jabatan politik, termasuk menteri.

BACA JUGA: Mahfud MD Sebut Kiai Zulfa Mustofa Ulama NU yang Baik, Langka, dan Tawaduk

Demikian juga diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 12 tahun 2025, Bab IV Rangkap Jabatan Pengurus Di Lingkungan NU dengan Jabatan Politik, pasal (9-11). Maka, institusi pimpinan tertinggi 14 PCNU se-Lampung mengusulkan dan meminta kepada calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke35 NU, harus mengundurkan diri bila sedang rangkap jabatan politik.

Sejalan dengan usulan ini, jajaran syuriyah PCNU se-Lampung dalam putusannya mengharuskan kepada ketua-ketua tanfidziyah PCNU se-Lampung agar berkoordinasi dan mengikuti arahan Rais Syuriyah PCNU masing-masing dalam pemilihan ketua umum PBNU pada Muktamar ke-35.

BACA JUGA: Diminta Jadi Ketum PBNU, Gus Salam pun Minta Izin kepada Menteri Agama

Terkait hasil keputusan pengurus NU se-Lampung itu, salah satu bakal calon Ketum PBNU KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam menyambut positif dan memberi apresiasi terhadap rekomendasi itu.

"Keputusan rekomendasi yang bagus dari para kiai syuriyah. Konstitusi dan aturan organisasi harus ditegakkan secara adil, setara dan konsekuen. Dan hal itu untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau manipulasi ketentuan-ketentuan dalam muktamar, nanti,” ujar Gus Salam.

Terpisah, Ketua Ikatan Mutakhorrijin Al-Falah Ploso wilayah Sumatra dan Lampung Ustaz Syamsuddin turut menanggapi hasil koordinasi jajaran syuriyah PCNU se-Lampung. Baginya, para kiai di syuriyah adalah para ulama yang bertugas memberi arah dan memandu gerakan jam’iyyah NU sebagai kekuatan civil society.

“Para kiai syuriyah NU itu bagai lentera yang menerangi jalannya organisasi. NU harus kembali ke akar dan kepribadian pesantren. NU didirikan oleh ulama pondok pesantren, tetapi harus beradaptasi juga terhadap kemajuan jaman."

"Calon ketua umum PBNU seperti Gus Salam merupakan sosok berkepribadian pesantren dan membawa misi transformasi bagi pesantren. Visinya jelas, menjaga langit pesantren. Melalui kepemimpinannya, eksistensi dan kepribadian NU akan terjaga di tengah modernitas,” imbuhnya. (*/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: