JAKARTA - Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai biaya pendidikan yang layak untuk satu siswa mencapai Rp18 juta per tahun. Nilai itu didapat dari hasil kajian Fraksi Partai Golkar yang menghimpun data dari kajian resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2024), Risalah Kebijakan Kemendikbud (2020), data Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai regulasi yang berlaku.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji menyampaikan, kajian itu menemukan bahwa biaya mendidik satu anak bukan hanya soal dana operasional sekolah yang selama ini dicakup melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Setidaknya, kata dia, ada tiga lapis biaya yang harus dihitung bersama, yakni biaya operasional sekolah, biaya pendidik, dan biaya yang harus ditanggung langsung oleh keluarga.
Baca Juga:Forum ILC Jenewa, Delegasi Indonesia Dorong Payung Hukum Global bagi Pekerja Digital"Untuk jenjang SD, misalnya, kalau ketiga lapisan itu dijumlahkan, biaya yang sesungguhnya layak mencapai sekitar Rp18 juta per anak per tahun. Sementara BOS yang diterima sekolah hanya Rp900 ribu, kurang dari lima persen dari total kebutuhan," ujar Sarmuji dalam pidatonya saat membuka Seminar Nasional Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, nilai ideal biaya pendidikan sebesar Rp18 juta per tahun itu masih bisa diperdebatkan. Namun, ia menegaskan angka tersebut ditetapkan karena pendidikan merupakan sektor yang sangat penting.
"Sehingga kita tidak memberi standar yang sekadarnya saja. Angka Rp18 juta itu memang akan bisa menjadikan seorang siswa untuk lebih maju dan bisa bersaing dengan peradaban lain di dunia," tutur Sarmuji.
Dengan angka tersebut, Sarmuji mempertanyakan kecukupan dana BOS dalam memenuhi kebutuhan siswa. Meski demikian, ia menyadari kebutuhan anggaran pendidikan yang layak tidak bisa seluruhnya dipenuhi oleh negara.
"Tentu angka Rp18 juta saat ini tidak bisa negara sampai bisa mencukupi Rp18 juta. Tentu tetap akan ada biaya yang ditanggung oleh orang tua. Ada yang bisa jadi pendidik masih harus memberikan jasanya meskipun pembayarannya tidak optimal," ucap Sarmuji.
Baca Juga:Meriahkan Hari Jadi ke-76 Kotabaru, Saijaan Liga Bulutangkis 2026 Resmi Dibuka"Tetapi setidak-tidaknya kita ingin ada peningkatan secara gradual biaya operasional siswa, operasional sekolah yang selama ini diberikan oleh pemerintah. Kita review kembali, dan kita meng-endorse supaya terjadi hitung-hitungan yang lebih rasional, ada peningkatan, dan ada juga sisi keadilannya," tambahnya.
Menurut Sarmuji, besaran biaya pendidikan yang ideal di setiap daerah berbeda. Ia mencontohkan kebutuhan biaya pendidikan di Jakarta, Jawa Tengah, hingga Papua Pegunungan tentu tidak sama. Karena itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah untuk meningkatkan dana BOS agar lebih mampu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan yang layak.
"Hal-hal itu yang kita dorong supaya di satu sisi ada peningkatan dana BOS, kita review kembali, dan syukur-syukur bisa ditingkatkan. Di sisi yang lain kita juga mengusulkan supaya lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan beban masing-masing daerah maupun jenis satuan pendidikannya," pungkasnya.
Komentar (0)