JAKARTA, KOMPAS — Menteri Pertahanan yang juga Ketua Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat Satgas PKH di ruangan kerjanya, di Kompleks Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Namun, rapat konsolidasi itu tak dihadiri oleh perwakilan dari pimpinan Polri.
Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Taruli Horja Tampubolon, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Ada juga Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung Kuntadi dan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna.
Pertemuan elite penegak hukum dan kementerian tersebut berlangsung setelah Febrie Adriansyah mundur dari posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Adapun posisi Jampidsus merupakan Ketua Pelaksana Satgas PKH. Ia kini menjadi tersangka tiga kasus korupsi yang tengah ditangani Kortastipidkor Polri.
Saat dikonfirmasi soal ketidakhadiran perwakilan Polri, Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak tidak menjelaskan alasan spesifik. Dalam konferensi pers, ia menyatakan bahwa seluruh unsur lembaga pada dasarnya sudah terwakili dalam struktur organisasi Satgas.
”Prinsip organisasi itu ada badan pengarah dan ada badan pelaksana. Semua terwakili di dalam badan pengarah dan badan pelaksana itu, dan koordinasinya ada di bawah Presiden sebagai pengendali dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Jadi itu, ya, yang penting kita lihat sebagai organisasi yang ada di dalam Satgas,” ujar Barita.
Saat ditanya kembali perihal kehadiran fisik perwakilan Polri seusai konferensi pers, Barita tetap bersikukuh pada alasan mekanisme kelembagaan. Ia menyebut arahan kelembagaan sudah mencakup semuanya.
”Tadi kan pengarahan kan sudah, badan pengarah udah. Memang begitu mekanisme organisasi,” katanya.
Prinsip organisasi itu ada badan pengarah dan ada badan pelaksana. Semua terwakili di dalam badan pengarah dan badan pelaksana itu, dan koordinasinya ada di bawah Presiden sebagai pengendali dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Jadi itu, ya, yang penting kita lihat sebagai organisasi yang ada di dalam Satgas.
Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, berpandangan, absennya representasi langsung Polri dapat dibaca sebagai kehati-hatian institusional untuk menghindari persepsi konflik kepentingan.
Sebagai institusi yang berada di bawah koordinasi Menko Polkam sekaligus memegang kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, kata Bambang, Polri berkepentingan untuk mempertahankan independensi. ”Polri menghindari kesan bahwa proses penegakan hukum dipengaruhi oleh forum kebijakan yang dipimpin atau dihadiri pihak yang terkait dengan perkara,” tuturnya.
Absennya Polri dinilainya tidak serta-merta mengindikasikan adanya ketegangan politik. Namun, dalam konteks politik keamanan Indonesia, langkah ini tetap memiliki dimensi simbolik yang kuat. Kehadiran pejabat tinggi TNI, Kejaksaan, dan BPKP menegaskan sentralitas Satgas PKH dalam agenda prioritas pemerintah. Karena itu, ketidakhadiran Polri sangat berpotensi ditafsirkan publik sebagai sinyal adanya kalkulasi politik dan hukum di tengah dinamika hubungan antarpenegak hukum.
”Tafsir yang paling defensible adalah bahwa Polri berupaya menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, menjaga sinergi dalam sistem keamanan nasional dan mempertahankan jarak yang diperlukan agar legitimasi serta imparsialitas penyidikan tetap terjaga,” katanya.
Lebih jauh, Bambang menyoroti adanya indikasi tarik-menarik kepentingan di balik layar. Pelimpahan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Febrie Adriansyah dinilai sebagai indikasi bahwa Kepolisian tengah melempar ”bola panas” kepada Kejaksaan. Keputusan ini diduga tak lepas dari potensi adanya intervensi dalam proses penyidikan yang sangat rentan mengaburkan pokok masalah korupsi yang tengah diproses.
Terlepas dari dinamika hukum yang tengah membayangi Febrie Adriansyah, pihak Satgas memastikan seluruh roda organisasi tetap berjalan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Barita Simanjuntak, menjelaskan, agenda utama pertemuan di Kemhan berfokus pada optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH di lapangan. Satgas dituntut untuk rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan, baik dari Badan Pelaksana maupun Badan Pengarah, yang kendalinya berada langsung di bawah Presiden.
”Secara berkala, Satgas melakukan fungsi-fungsi organisasi sebagai bahan evaluasi dalam melakukan strategi mencapai target. Hal ini meliputi pengawasan, tata kelola, penguasaan kawasan hutan, penagihan denda administratif, dan pemulihan aset,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa kekosongan jabatan Ketua Pelaksana saat ini tidak memengaruhi mekanisme kerja Satgas. Penegakan hukum dan penertiban kawasan tetap berjalan karena operasional Satgas dibangun di atas prinsip dan sistem tata kelola, bukan bergantung pada sosok orang per orang. Adapun terkait pengumuman pengisian posisi pelaksana yang kosong, Satgas sepenuhnya menyerahkan pendelegasian informasi tersebut kepada Kejaksaan Agung pada saat yang tepat.
Komentar (0)