Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan pemberdayaan 150 ribu lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tahun ini. Gus Ipul mengatakan anggaran untuk program pemberdayaan mencapai Rp 500 miliar.
"Ya kita cukup signifikan ya penambahannya. Jadi ada kalau tidak salah itu lebih dari Rp 500 miliar kita arahkan untuk pemberdayaan. Di tahun ini, target kita ada 150 ribu lebih keluarga penerima manfaat yang akan kita tindaklanjuti dengan program pemberdayaan," kata Gus Ipul di Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).
Gus Ipul berharap 150 ribu lebih KPM tersebut tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos) di tahun depan karena sudah berdaya mandiri. Ia mengatakan program pemberdayaan yang akan diberikan ke para KPM tersebut bergantung hasil asesmen.
"Kita harapkan mereka tahun berikutnya nanti sudah tidak menerima bansos lagi, tapi mengembangkan usaha yang hasilnya lebih besar daripada mereka menerima bansos," kata Gus Ipul.
"Tergantung hasil asesmennya, tapi ada tiga ya, satu keterampilannya ditingkatkan, yang kedua aksesnya diperkuat, yang ketiga adalah asetnya, penguatan aset. Penguatan aset, membuka akses, dan meningkatkan keterampilan," lanutnya.
Selain itu, Gus Ipul mengatakan penyaluran bansos pada triwulan 3 direncanakan akan dilakukan pada 20 Juli 2026. Ia mengatakan data penerima bansos tersebut akan berubah sesuai hasil pemuktahira data.
"Dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan. Tentu ada yang tetap menerima bansos, ada yang sudah tidak menerima bansos lagi, ada penerima-penerima bansos baru. Ini tergantung pada hasil pemutakhiran," ujarnya.
Gus Ipul menyebut KPM yang masuk negatif list tidak akan menerima bansos lagi. Mereka di antaranya pelaku judi online hingga pegawai Aparatur Sipil Negara dan BUMN.
"Artinya yang masuk negatif list ya tidak kita tidak salurkan lagi. Misalnya yang apa, judi online gitu ya, yang ASN, yang BUMN, yang pegawai-pegawai BUMN, ini kan kita konsolidasi terus itu yang negatif list kita keluarkan semua ya ini terus kita lakukan dan yang naik kelas juga nggak, yang salah sasaran juga nggak kita salurkan. Ini kalau datanya terus dari daerah masuk terus tentu data kita akan makin akurat," ujarnya.
(mib/whn)
Komentar (0)