Bogor: Komite Almamater Rakyat Teritorial (Karat) menegaskan komitmen mengawal kedaulatan ekonomi nasional berbasis konstitusi. Organisasi pergerakan ini menyerukan pentingnya penyelarasan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berakar kuat pada tingkat tapak.
Pimpinan Karat Bungas T. Fernando Duling memberikan perhatian khusus pada dua program strategis era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini dinilai merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.
Ia mendorong peningkatan akuntabilitas melalui tiga indikator utama, yaitu statistik pertumbuhan gizi mengenai dampak langsung MBG. Kedua, data serapan ekonomi lokal secara real-time, termasuk keterlibatan UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal. Ketiga, penyerapan tenaga kerja lokal.
Jika ketiga hal ini terealisasi, akselerasi program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih akan berjalan beriringan melalui integrasi data rantai pasok yang solid, kata Nando dalam keterangannya, Senin, 13 Juli 2026.
Baca Juga :
Prabowo: Ekonomi Kerakyatan Harus jadi Arah Pembangunan Nasional(Ilustrasi. Foto: Dok istimewa) Transformasi ekonomi mulai dari desa Guna menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi domestik, Karat merumuskan tiga strategi gerakan utama. Pertama, riset dan live-in, yaitu gerakan menjadikan desa sebagai laboratorium sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa dirasakan langsung masyarakat.
Strategi ini menekankan pentingnya menjadikan desa sebagai laboratorium sosial dengan turun langsung ke basis massa serta aktif berdialog dengan pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, paparnya.
Kedua, gerakan aksi ekstraparlemen, yaitu menjaga koridor jalanan sebagai instrumen kontrol sosial. Ketiga adalah implementasi Asta Cita, yaitu memastikan visi besar pertahanan dan kemandirian negara dapat diwujudkan secara murni di tingkat akar rumput.
Ia menambahkan, peta jalan taktis Karat tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan, tetapi juga pada kedaulatan agraria dan sumber daya alam (SDA). Karat berkomitmen berada di garda terdepan dalam melakukan pendampingan konflik-konflik agraria berkolaborasi bersama Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) dan Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia (LBH TI).
Kami secara tegas menyatakan negara tidak boleh kalah oleh intervensi asing, gerakan proksi, maupun praktik culas para kartel dan mafia baik di sektor energi, migas, SDA, komoditi, logistik, hingga pangan, ucap dia.
Komentar (0)