Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi II DPRD Kota Probolinggo mempertanyakan kinerja Perumda Air Minum (PDAM) Bayuangga setelah angka kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW) bertahan di level 37 persen selama beberapa tahun terakhir. Legislator menilai kondisi tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis semata karena berdampak langsung terhadap rendahnya pendapatan perusahaan dan setoran dividen kepada pemerintah daerah.
Sorotan itu mengemuka dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam forum tersebut, Komisi II tidak hanya membedah usulan anggaran PDAM, tetapi juga mengevaluasi capaian kinerja perusahaan milik daerah tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Ryadhlus Sholihin, mengungkapkan target setoran laba PDAM yang diproyeksikan sekitar Rp800 juta hanya terealisasi sekitar Rp400 juta atau sekitar 50 persen. Menurutnya, capaian itu menunjukkan masih ada persoalan mendasar yang belum mampu diselesaikan manajemen.
“Fokus PDAM Bayuangga kita diskusinya lebih pada yang pertama mengenai setoran yang mestinya direncanakan kurang lebih Rp800 juta sekian, ternyata hanya mampu setor kurang lebih Rp400 juta sekian. Berarti hanya mampu setor kurang lebih 50 persen,” ujarnya.
Penjelasan PDAM yang mengaitkan penurunan pendapatan dengan dampak proyek nasional di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Panglima Sudirman dinilai belum cukup menjawab persoalan. Komisi II justru melihat tingginya NRW sebagai penyebab utama yang selama ini belum tertangani secara optimal.
Ryadhlus menilai angka kehilangan air sebesar 37 persen sudah berada jauh di atas batas maksimal 20 persen yang ditetapkan pemerintah. Kondisi itu, menurutnya, mencerminkan masih besarnya air produksi yang hilang sebelum dapat ditagihkan kepada pelanggan sehingga berpotensi menggerus pendapatan perusahaan setiap tahun.
“Masalahnya adalah 37 persen NRW dari PDAM Bayuangga ini selama ini dianggap wajar. Padahal di Permen PU itu maksimalnya 20 persen,” tegasnya.
Komisi II menilai persoalan tersebut harus menjadi prioritas pembenahan manajemen, bukan sekadar menjadi alasan yang berulang dalam setiap pembahasan anggaran. DPRD meminta PDAM menyajikan perhitungan rinci mengenai besarnya kerugian ekonomi akibat tingginya NRW agar potensi pendapatan yang hilang dapat diukur secara jelas.
“Prinsipnya 37 persen itu hilang. Kalau dikurangi batas maksimal sesuai Permen PU, yaitu 20 persen, berarti ada selisih 17 persen yang mestinya itu dapat diuangkan, menjadi tidak bisa diuangkan,” kata Ryadhlus.
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi II juga meminta dilakukan kajian menyeluruh bersama Bagian Perekonomian Setda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kajian tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab tingginya NRW sekaligus merumuskan langkah konkret untuk menurunkannya.
Ryadhlus bahkan mengusulkan agar pembahasan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD), bukan sekadar rapat dengar pendapat. Menurutnya, forum tersebut harus menghasilkan solusi yang dapat diimplementasikan, bukan hanya menjadi ruang penyampaian argumentasi.
“Saya sih pinginnya bukan RDP, tapi FGD. Formulasi diskusinya seperti apa nanti, karena maksudnya kita hendak mencari solusi, bukan sekadar memperdebatkan sesuatu,” ujarnya.
Di sisi lain, PDAM Bayuangga menyampaikan bahwa tingginya NRW dipengaruhi sejumlah faktor teknis. Kepala Bagian Teknik PDAM Bayuangga, Arif Harjianto, mengatakan saat musim hujan air baku di sumber Klopo Jambu sering tercampur banjir kiriman sehingga mengalami kekeruhan. Kondisi tersebut memaksa PDAM melakukan wash out atau pembuangan air hingga kualitasnya kembali memenuhi standar.
“Air yang kita buang itu tidak bisa kita rekeningkan, sehingga air tersebut masuk menjadi NRW,” jelas Arif.
Selain itu, jaringan pipa lama berbahan Asbestos Cement Pipe (ACP) yang rawan bocor juga disebut menjadi penyumbang tingginya kehilangan air. Karena itu, PDAM menilai revitalisasi jaringan distribusi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperbaiki kinerja keuangan perusahaan.
Bagi DPRD, penjelasan tersebut menjadi catatan awal, bukan akhir dari persoalan. Komisi II memastikan akan terus mengawal upaya penurunan NRW karena besarnya kehilangan air dinilai bukan hanya berdampak pada kinerja PDAM, tetapi juga mengurangi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya dapat disetor melalui laba perusahaan daerah. (rap/but)
Komentar (0)