Ini Forum PBB yang Batal Dihadiri Menteri PU, Angkat Isu Perkotaan Berkelanjutan

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membatalkan rencana perjalanan dinasnya ke New York, Amerika Serikat, yang semula dijadwalkan berlangsung pada 13-19 Juli 2026. Kunjungannya ke Amerika Serikat di antaranya untuk menghadiri High Level Meeting of the United Nations General Assembly on the Midterm Review of the New Urban Agenda.

Sebelumnya, dokumen perjalanan dinas Dody ke Amerika Serikat (AS) sempat bocor ke publik. Dalam dokumen tersebut, ada nama istri dan anak Dody. Hal ini menimbulkan pertanyaan di publik mengenai keberadaan anggota keluarga Dody dalam kunjungan tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menyatakan dokumen itu dibuat untuk pengurusan visa. Pencantuman nama anggota keluarga dalam satu surat dilakukan untuk mempermudah pengurusan visa sebagai mana arahan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri.

"Tidak ada penggunaan dana APBN untuk pembiayaan keluarga maupun kepentingan pribadi," ujar Apri di Kementerian PU, Selasa (7/7).

Setelah membatalkan rencana kunjungan ke AS, Menteri PU Dody Hanggodo mengunjungi wilayah terdampak bencana di Sumatra. Lalu, seperti apa forum PBB yang akan dilewatkan Dody? 

High-level Meeting of the United Nations General Assembly on the Midterm Review of the New Urban Agenda merupakan pertemuan tingkat tinggi untuk para pemimpin negara atau pejabat tinggi yang diselenggarakan oleh United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat).

Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada 16-17 Juli 2026 di Markas Besar PBB di New York. 

Forum internasional yang mengambil tema ‘Delivering Sustainable Urbanization for All: Accelerating and Scaling Implementation of the New Urban Agenda to 2036 Together’ ini akan membahas progres dan kendala implementasi The New Urban Agenda yang diadopsi para negara anggota PBB sejak 2016.

“Mengidentifikasi tantangan dan peluang utama, serta mempercepat aksi menuju pencapaian visinya pada 2036,” kata UN-Habitat seperti dikutip dari laman resminya, pada Senin (13/7).

The New Urban Agenda adalah visi untuk membangun perkotaan berkelanjutan melalui tata kelola urbanisasi yang baik sebagai pendorongnya. Melalui resolusi A/RES/79/214, Majelis Umum memutuskan untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi pada 2026 dalam rangka meninjau kemajuan implementasi visi tersebut. 

Inti dari pertemuan mendatang adalah penyusunan deklarasi politik perihal penegasan komitmen internasional mengenai urbanisasi berkelanjutan dan mengurai aksi prioritas ke depan.

“Deklarasi ini bertujuan merespons berbagai tantangan perkotaan yang terus berkembang, menyoroti solusi-solusi inovatif, dan memperkuat kerja sama multilateral dalam mendukung The New Urban Agenda,” kata UN-Habitat dalam laman resmi.

Pertemuan akan didasarkan pada laporan Sekretaris Jenderal PBB pada 2026, yang menandai progres separuh jalan implementasi The New Urban Agenda. Sejak diadopsi pada 2016, visi tersebut dihadapkan dengan perubahan aspek demografi, tata ruang, dan geopolitik yang cukup besar. 

Kawasan perkotaan merupakan tempat tinggal bagi 58% populasi dunia. Bersamaan dengan itu, kawasan terbangun atau built-up areas justru berkembang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk.

Laporan PBB menyoroti dampak krisis iklim yang terus memburuk dan berdampak pada kota-kota seluruh dunia, ketimpangan struktural yang semakin lebar usai pandemi Covid-19, serta konflik bersenjata yang mencapai titik tertinggi usai berakhirnya Perang Dunia II.

Berkembangnya kawasan terbangun dan pertumbuhan penduduk kembali mengingatkan pada fakta bahwa sektor perumahan merupakan salah satu ‘konsumen’ lahan dan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar.

Wilayah perkotaan juga menyumbang sekitar 70% emisi gas rumah kaca terkait energi global, sehingga tak bisa dilepaskan dari rencana mitigasi iklim. Belum lagi membahas perihal dampak emisi dan polusi dari transportasi, sampah, serta ancaman panas ekstrem dan berbagai dampak perubahan iklim di area pesisir.

Menurut laporan Sekjen PBB, tanpa perencanaan dan investasi memadai, yang rentan terjadi justru perkotaan sebagai kontributor degradasi lingkungan dan mendorong masyarakatnya ke hadapan risiko iklim.

Di tengah situasi itu, dunia bergelut dengan kondisi fiskal yang semakin sempit, meningkatnya volatilitas ekonomi global, serta pergeseran-pergeseran pembiayaan pembangunan internasional. Kecerdasan buatan yang terus berkembang dianggap menciptakan peluang sekaligus ragam risiko. Pertemuan tingkat tinggi ini pun diharapkan mampu mengurai masalah-masalah tersebut.