Bisnis.com, JAKARTA - “Tujuannya buat apaan sih? Ada perasaan khawatir karena berseliweran di medsos [media sosial], ada petugas asli, ada yang enggak.”
Farasya, merupakan seorang pengusaha kecil yang berdomisili di Semarang, Jawa Tengah. Dia menyampaikan kegelisahannya mengenai kunjungan petugas sensus usai melihat berbagai konten di media sosial.
Salah satu alasannya, dia belum memahami benar terkait tujuan dari Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, terdapat pula kabar mengenai petugas sensus abal-abal.
Persepsi yang kurang tepat terhadap SE2026 pun berdampak pada para petugas yang berada di lapangan. Andari, salah seorang petugas di wilayah Boyolali, Jawa Tengah, menyampaikan banyak tantangan yang dihadapi saat mendata usaha masyarakat.
Misalnya saja, warga yang memiliki usaha enggan menjawab pertanyaan petugas, bahkan ada yang langsung menolak karena terpengaruh berita tidak benar di media sosial. “Sebenarnya kami hanya menjalankan tugas dan tidak menanyakan pertanyaan tidak masuk akal, sebagaimana yang beredar. Kami [petugas] sangat senang jika responden menyambut kami,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (10/7/2026).
Padahal, Sensus Ekonomi 2026 merupakan program pendataan ekonomi terbesar dan terlengkap yang bertujuan dalam mendukung pengambilan kebijakan strategis. Tak hanya itu, melalui data dari SE2026 pelaku usaha, peneliti, hingga masyarakat dapat memahami tren dan isu ekonomi terkini.
Mulai 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026, petugas SE2026 akan mendatangi rumah ke rumah untuk melakukan pendataan. Dalam unggahan di akun Instagram resminya @bps_statistics, BPS menyampaikan terdapat sejumlah ciri-ciri petugas SE2026 yang resmi, di antaranya berpenampilan rapi, mengenakan rompi, membawa tanda pengenal yang dilengkapi QR Code, dan membawa surat tugas.
Ade, salah satu pelaku usaha mikro di wilayah Jakarta Pusat, menjadi salah satu yang menerima petugas SE2026 dan bersedia menjadi responden. Dia menyebutkan, petugas yang melakukan sensus membawa surat resmi serta menempelkan stiker di tempatnya berjualan usai pendataan.
“[Proses] sensus sekitar 15 menit hingga 20 menit. Ditanya seperti sudah berapa lama berusaha, berapa modalnya, pendapatan, hingga apakah ada karyawan atau tidak. [Tinggal] dijawab saja,” ujarnya.
Jawaban yang jujur dari pelaku usaha menjadi sumbangan yang nyata untuk proses pembangunan karena data yang didapatkan oleh petugas SE2026 bakal diolah menjadi data nasional dan menjadi rujukan utama bagi berbagai pihak, dari pemerintah hingga investor yang sedang mencari potensi pasar. Hasil SE2026 juga bermanfaat bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan dan program bantuan dari pemerintah.
Sensus ekonomi yang dilakukan pada tahun ini menjadi istimewa karena menjadi yang pertama mencakup usaha digital dan ekonomi gig. Sebagaimana diketahui, lanskap usaha di Indonesia kian dinamis dan berkembang di era digital, jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi satu dekade lalu.
Salah satu pelaku usaha yang telah didata dan mendapatkan stiker Sensus Ekonomi 2026/Bisnis- Ni Luh Angela
Saat ini transaksi digital sudah lebih masif ketimbang satu dekade lalu. Kegiatan belanja masyarakat pun berubah cepat, dari konvensional di toko kelontong menjadi tren belanja daring atau online melalui gawai.
Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) menyebutkan nilai ekonomi digital Indonesia berpotensi melampaui US$360 miliar pada 2030 dengan ditopang pertumbuhan pesat di sektor e-commerce dengan kisaran nilai US$150 miliar. Indonesia juga menjadi ekonomi digital terbesar di kawasan Asean dengan nilai sekitar US$100 miliar atau setara sepertiga dari total ekonomi digital kawasan.
Aktivitas ekonomi lainnya pun lebih beragam, mulai dari ekonomi hijau, carbon capture, energi baru terbarukan. Bahkan sensus ini akan memotret kegiatan ekonomi yang tak melulu memiliki kantor fisik, selayaknya content creator, animator, hingga ekonomi kreatif.
Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky berpendapat SE2026 sangat penting untuk mendapatkan informasi terkini, terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia.
“Ini juga akan membantu pemerintah membuat kebijakan yang tepat dan juga lebih tepat sasaran. Tak hanya itu, hasil SE2026 juga bisa mengarahkan pemerintah untuk melihat kondisi ekonomi secara lebih aktual,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (9/7/2026).
Hal senada juga disampaikan oleh Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI). Menurutnya, SE2026 merupakan instrumen yang sangat krusial dan strategis dalam konteks perumusan kebijakan berbasis data (evidence-based policy).
Dari perspektif ekonomi, jelasnya, manfaat utama dari SE2026 adalah memberikan peta struktur ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir, termasuk dinamika sektor formal dan informal yang selama ini sering kurang terukur dengan baik.
“Dalam kondisi ekonomi yang semakin kompleks, yang ditandai oleh digitalisasi, perubahan pola usaha, hingga tekanan global, data yang granular menjadi pondasi penting agar kebijakan tidak bersifat asumtif,” terangnya.
Lebih jauh, Ronny menyebut sensus juga berperan sebagai baseline untuk perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang, termasuk dalam mengidentifikasi sektor unggulan, produktivitas usaha, serta disparitas antar wilayah. Melalui data yang kuat, lanjutnya, pemerintah dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, baik dalam bentuk insentif, regulasi, maupun pengembangan ekosistem usaha.
“Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi dan sejauh mana hasil sensus benar-benar digunakan dalam proses pengambilan kebijakan, bukan hanya menjadi laporan statistik.”
Amanat Undang-UndangTerkait dengan pelaksanaan SE2026, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan agenda yang dilakukan setiap 10 tahun sekali pada tahun berakhir 6 ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 16/1997 tentang Statistik.
Amalia menjelaskan sensus dilakukan secara rutin untuk memberikan gambaran utuh dari aktivitas ekonomi Indonesia yang ada saat ini dan terkini. Terlebih, kegiatan ekonomi di Indonesia terus berkembang, sehingga jelas berbeda antara 10 tahun yang lalu dengan saat ini.
“Terjadi perubahan aktivitas ekonomi yang pastinya sudah jauh lebih beragam dan berbeda dari 10 tahun yang lalu. [Hasil sensus] ini semuanya tentu akan mengubah dan melengkapi mengenai potret utuh dari ekonomi Indonesia,” ujarnya saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jumat (24/4/2026).
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti/Bisnis
Tak hanya itu, dalam kesempatan berbeda, Amalia menyebut jika ada yang enggan disensus serta memberikan data sesuai dengan kondisi, maka akan terjadi hilang suara dan hilang data dari peta kebijakan ekonomi nasional. “Ini diibaratkan mematikan cahaya atau lampu yang bisa menyesatkan pihak lain.”
Adapun, SE2026 bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali lapangan usaha kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), kategori P (Administrasi Pemerintahan), dan kategori U (Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya), sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional.
Secara khusus dalam SE2026 ini akan dapat menyediakan beberapa informasi penting yang dapat membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan, pelaku usaha dalam pengembangan usahanya, dan juga pihak lain yang membutuhkan seperti media dan juga akademisi.
Sensus yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia ini akan diperkuat dengan teknologi dan artificial intelligence (AI) untuk meminimalisir kesalahan pengklasifikasian kegiatan ekonomi dalam kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Untuk memperkuat keakuratan data yang akan dikumpulkan oleh ratusan ribu petugas sensus, Amalia menekankan adanya rule of validation saat pengecekan dan input data.
Apabila ada anomali atau keanehan, maka yang berkaitan akan sensus ulang. “Jadi kami harus memastikan bahwa data yang masuk itu memang bersih dari anomali, konsisten, dan koheren,” tegasnya.
Dengan dukungan para petugas di lapangan, pelaku usaha serta masyarakat, teknologi AI, hingga berbagai pihak, hasil SE2026 diharapkan dapat memotret peta struktur ekonomi nasional secara utuh, termasuk sektor ekonomi gig dan digital, yang menjadi rujukan penting bagi perencanaan pembangunan, dunia usaha, hingga investor.
Komentar (0)