Purbaya: Belanja Pemerintah Hanya Berkontribusi 7-10 Persen ke Ekonomi

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan mengatakan belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya berkontribusi sekitar 7-10 persen terhadap perekonomian nasional.

Karena itu, menurutnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan belanja negara, melainkan harus ditopang oleh aktivitas sektor swasta. Menkeu menjelaskan, meski nilai APBN terus meningkat dari tahun ke tahun, porsinya terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi nasional masih relatif kecil.

“Kalau kita lihat APBN kita cukup besar. Sekarang hampir Rp3.800 triliun, tahun depan mungkin Rp4.200-an. Tapi dibanding ekonomi kita cukup kecil. Belanja pemerintah kita hanya berkontribusi sebesar 7-10 persen terhadap ekonomi,” kata Purbaya di Jakarta, Senin (13/7/2026).

Ia menjelaskan, dengan kontribusi tersebut APBN tidak dapat menjadi satu-satunya instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“APBN saja tidak bisa menciptakan pertumbuhan yang cepat dan tidak juga bisa menciptakan kesejahteraan kalau itu saja. Karena kontribusi kita ke ekonomi hanya 7 sampai 10 persen maksimal,” ujarnya.

Purbaya mengatakan strategi pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto Presiden adalah mengoptimalkan peran APBN untuk menggerakkan aktivitas ekonomi yang lebih besar dari sektor swasta.

Menurutnya, sekitar 90 persen aktivitas ekonomi berasal dari sektor privat atau swasta, sehingga kebijakan fiskal diarahkan untuk menciptakan iklim yang mampu mendorong investasi dan kegiatan usaha.

“Strategi yang tersembunyi dari Bapak Prabowo Presiden adalah yang 10 persen dibuat optimal, tapi yang 90 persen private sector itu dibuat tetap berjalan terus. APBN digunakan untuk memastikan yang 10 bisa mengendalikan yang 90 persen. Bukan belanjanya saja,” katanya.

Sebagai informasi, pagu APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun. Sementara itu, proyeksi realisasi belanja negara atau outlook APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.(lea/bil/ham)