"Selamat kepada POLRI yang telah menjebol tembok persembunyian harta yang diduga hasil korupsi.... Selamat kepada KEJAGUNG yang terus memburu koruptor.... Silakan berlomba untuk saling bongkar praktik korupsi. Persaingan seperti ini justru baik dan patut didukung demi memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia". (Mahfud MD, dikutip dari akun X pribadi, 11 Juli 2026)
ADA sesuatu yang ganjil dalam kalimat Mahfud MD itu. Ia tidak mengajak dua institusi penegak hukum berdamai. Ia justru mempersilakan mereka berlomba.
Lebih ganjil lagi, perlombaan itu bukan mengejar prestasi, melainkan saling membuka luka. Polisi membongkar dugaan keterlibatan oknum kejaksaan. Kejaksaan mengusut dugaan penyimpangan oknum kepolisian.
Dua rumah yang berdiri berdampingan tiba-tiba sibuk menyalakan lampu ke halaman tetangganya.
Orang segera bertanya: apakah ini penegakan hukum atau perang antarlembaga?
Namun, mungkin pertanyaannya berada di tempat lain. Bagaimana jika justru dari rivalitas itu republik melihat borok yang selama ini terlalu lama disembunyikan?
***
Korupsi selalu menyukai tembok. Bukan tembok beton. Bukan pula pagar besi. Melainkan tembok yang dibangun dari solidaritas yang keliru.
Baca juga: Andai Aku Polisi, Andai Aku Jaksa
Dari kalimat yang akrab kita dengar: jangan buka aib sendiri. Dari kesetiaan yang perlahan bergeser, bukan lagi kepada hukum, melainkan kepada seragam, kepada korps, kepada kelompok.
Ada juga pepatah Jawa yang telah berabad-abad hidup dalam kebudayaan kita: mikul dhuwur, mendhem jero. Angkatlah setinggi-tingginya kehormatan, kuburlah sedalam-dalamnya kekurangan.
Dalam keluarga, ia adalah ajaran tentang bakti. Dalam pergaulan, ia adalah etika menjaga martabat.
Namun, negara hukum mengenal ukuran berbeda. Korupsi tidak boleh ikut di-pendem jero. Sebab ketika uang rakyat ikut terkubur di dalamnya, ia berhenti menjadi urusan keluarga. Ia telah menjadi urusan republik.
Republik tak mengenal hak untuk menyembunyikan kejahatan. Yang dikubur bukan lagi sekadar aib, melainkan bukti. Yang diselamatkan bukan lagi kehormatan, melainkan pelanggaran.
Pepatah yang semula mengajarkan keluhuran budi dapat berubah menjadi selimut impunitas ketika kesetiaan kepada korps mengalahkan kesetiaan kepada konstitusi.
Barangkali itulah yang sedang diuji hari ini.
Ketika jaksa mengusut polisi, dan polisi mengusut jaksa, yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan bukan hanya keberanian individu, melainkan keberanian institusi untuk mengatakan bahwa kehormatan korps tidak lahir dari kemampuannya menyembunyikan kesalahan, melainkan dari kesediaannya membersihkan dirinya sendiri.
Hannah Arendt menyebut kejahatan sering kali bertahan bukan karena para pelakunya luar biasa jahat, tetapi karena lingkungan menganggapnya biasa (Eichmann in Jerusalem, 1963). Kejahatan hidup ketika orang-orang baik memilih diam. Diam adalah semen bagi tembok itu.
Maka ketika Mahfud MD mengatakan, "Silakan berlomba," barangkali ia sedang mengusulkan sesuatu yang terdengar ganjil.
Biarkan tembok itu saling dibongkar. Biarkan tidak ada lagi rumah yang merasa terlalu suci untuk diperiksa. Sebab hukum kehilangan martabatnya ketika ia berhenti memeriksa dirinya sendiri.
***
Namun di sinilah kegelisahan bermula. Apakah yang sedang kita saksikan adalah kompetisi untuk memperbaiki negeri? Ataukah dendam yang kebetulan menemukan jalan melalui hukum?
Pertanyaan itu tak mudah dijawab.
Komentar (0)