Mandatori B50 Dinilai Perkuat Ekosistem Hilirisasi Nikel, Ini Alasannya

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai implementasi mandatori biodiesel B50 memiliki korelasi positif terhadap perkembangan dan keberlanjutan industri nikel nasional.

Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengatakan, kebijakan tersebut mendukung upaya dekarbonisasi sektor pertambangan dan hilirisasi nikel.

Dia menuturkan, pelaku usaha pengolahan dan pemurnian nikel akan mengikuti seluruh ketentuan pemerintah terkait penerapan mandatori B50.

"Kebijakan mandatori B50 ini memiliki korelasi positif yang sangat erat dengan perkembangan serta keberlanjutan industri nikel di tanah air," ucap Arif kepada Bisnis, Minggu (12/7/2026).

Dia menjelaskan, sektor pertambangan dan pengolahan atau hilirisasi nikel merupakan salah satu konsumen energi berbasis solar terbesar dalam operasionalnya.

Penggunaan solar tersebut mencakup aktivitas penambangan, pengangkutan bijih nikel, hingga penyediaan energi pendukung di kawasan industri pengolahan dan pemurnian.

Menurutnya, FINI memahami langkah pemerintah dalam mengimplementasikan mandatori bahan bakar minyak (BBM) Biosolar B50 sebagai strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mewujudkan kedaulatan energi.

"Langkah ini diharapkan mampu memangkas ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM secara signifikan sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam domestik," ujar Arif.

Lebih lanjut, Arif menuturkan sebelum kebijakan B50 diterapkan, pelaku industri nikel nasional telah lebih dahulu menjalankan berbagai program pengurangan emisi karbon sebagai bagian dari transisi energi.

Sejumlah perusahaan, lanjutnya, mulai memanfaatkan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT), meningkatkan efisiensi energi pada fasilitas peleburan (smelter), hingga mengoperasikan kendaraan listrik untuk aktivitas operasional secara bertahap.

Dia menilai, komitmen penurunan emisi karbon dari sisi hulu hingga hilir akan meningkatkan daya saing produk hilirisasi nikel Indonesia di pasar global.

Menurutnya, produk seperti nikel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), hingga bahan baku baterai kendaraan listrik akan memiliki nilai tambah karena semakin banyak negara tujuan ekspor yang mensyaratkan standar keberlanjutan dalam rantai pasok mineral kritis.

Selain itu, FINI mengapresiasi keputusan pemerintah memberikan masa transisi selama tiga bulan bagi penyalur BBM sebelum implementasi penuh B50.

Arif berpendapat, periode transisi tersebut penting untuk memastikan kesiapan pasokan maupun infrastruktur distribusi sehingga kebutuhan industri dapat tetap terpenuhi.

"Kesiapan pasokan dan infrastruktur distribusi yang matang akan memastikan operasional sektor industri, khususnya kawasan industri nikel di luar Pulau Jawa seperti Sulawesi dan Maluku Utara, dapat mengadopsi bahan bakar baru ini tanpa adanya hambatan teknis," ujar Arif.