Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan industri pengolahan nikel akan menghadapi defisit pasokan bijih (ore) sebesar 60 juta hingga 100 juta ton pada tahun ini. Kondisi tersebut dinilai mengancam keberlanjutan hilirisasi nasional sehingga kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merelaksasi kuota produksi menjadi langkah korektif untuk menambah pasokan bahan baku ke smelter.
Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan kebutuhan umpan (feed) smelter pada tahun ini diperkirakan mencapai 340 juta hingga 360 juta ton. Sementara itu, pagu produksi yang disetujui pemerintah masih berada di bawah kebutuhan tersebut.
"Kondisi ini memicu kekurangan pasokan bahan baku smelter yang diperkirakan mencapai 60 hingga 100 juta ton, tergantung pada asumsi tingkat utilisasi pabrik," kata Andry saat kepada Warta Ekonomi, Minggu (12/7/2026).
Menurut Andry, kelangkaan pasokan di tingkat domestik berakar dari laju pembangunan smelter yang tidak sebanding dengan kapasitas produksi di sektor hulu. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mengintegrasikan perencanaan pembangunan fasilitas pengolahan dengan kapasitas produksi di sektor hulu agar persoalan kekurangan pasokan tidak terus berulang.
Selama izin pembangunan smelter baru dan penetapan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) masih dilakukan secara terpisah tanpa perhitungan yang terintegrasi, persoalan kekurangan pasokan dinilai akan terus berulang.
Utilisasi Turun
Andry menilai relaksasi kuota produksi merupakan respons atas pengetatan kuota sebelumnya yang dinilai terlalu dalam. Namun, efektivitas kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada kecepatan realisasi tambahan pasokan bijih ke smelter.
"Arah kebijakannya bisa saya pahami, tetapi dalam bentuknya sekarang belum bisa kami sebut tepat untuk hilirisasi. Ini lebih tepat dibaca sebagai koreksi atas pengetatan kuota yang sebelumnya terlalu dalam," jelas Andry.
Tekanan pasokan tersebut mulai tercermin dari penurunan tingkat utilisasi smelter. Jika pada tahun lalu utilisasi sempat mencapai 90 persen, kini turun menjadi sekitar 70 hingga 75 persen. Bahkan, sejumlah lini produksi di beberapa wilayah dilaporkan telah beroperasi di bawah 50 persen kapasitas.
Kondisi itu, lanjut Andry, mulai mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk menghentikan sebagian lini produksi dan melakukan pengurangan tenaga kerja.
Selain memicu gangguan pasokan bahan baku, INDEF juga menilai strategi pemerintah yang sebelumnya menahan kuota produksi belum berhasil mencapai target untuk menopang harga nikel dunia sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
Baca Juga: ESDM Buka Relaksasi Produksi Nikel, Dirjen Minerba: Hanya untuk Smelter!
Baca Juga: Resmi! ESDM Buka Relaksasi Nikel 2026, Segini Besarnya
"Persoalannya, pemerintah ingin mencapai dua tujuan yang menurut saya sulit tercapai. Kuota ditahan untuk mengangkat harga, tetapi pada saat yang sama pasokan bijih harus ditambah supaya smelter tetap jalan. Dua hal ini tidak bisa dicapai sekaligus lewat pengaturan kuota. Buktinya, tujuan harga itu sendiri sudah meleset," papar Andry.
Data pergerakan komoditas menunjukkan harga nikel dunia sempat naik ke kisaran US$19.600 hingga US$20.000 per ton pada Mei lalu. Namun, memasuki awal Juli, harga justru turun ke level US$16.300 per ton atau menjadi titik terendah dalam enam bulan terakhir setelah pelaku pasar mengantisipasi adanya relaksasi kuota dari Indonesia.
Meski demikian, Andry menegaskan pemulihan industri pengolahan nikel tidak dapat bergantung pada pelonggaran kuota semata. Struktur biaya operasional industri juga perlu dibenahi.
"Tidak semua PHK disebabkan oleh kuota. Sebagian penghentian produksi dipicu lonjakan biaya, terutama bahan baku seperti sulfur, dan itu sama sekali tidak tersentuh oleh penambahan kuota. Nah, karena penyebabnya banyak dan tidak hanya masalah kuota saja untuk sekarang," pungkasnya.
Komentar (0)