Menko Polkam Minta Publik Tak Terpengaruh Spekulasi: Hukum Bebas Intervensi

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berlangsung dan memastikan setiap perkara ditangani secara profesional, independen, transparan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga proses hukum tetap bebas dari tekanan maupun intervensi.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah perkara dugaan korupsi, Djamari meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, penyebaran narasi yang tidak didasarkan pada fakta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman sekaligus mengganggu proses penegakan hukum. 

"Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya lewat rilisnya, Minggu (12/7/2026).

Djamari mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum agar penanganan perkara berjalan efektif. Menurutnya, Polri, Kejaksaan Agung, dan institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum secara adil, termasuk dalam pemberantasan korupsi.

"Yang terus kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Karena itu, sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat agar tujuan bersama tersebut dapat tercapai secara lebih efektif," tegasnya.

Ia juga menilai meningkatnya pengungkapan perkara korupsi tidak dapat dimaknai sebagai indikasi bahwa praktik korupsi semakin meluas. Sebaliknya, kondisi tersebut disebut mencerminkan semakin kuatnya upaya negara dalam melakukan pembenahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

"Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Lebih lanjut, Djamari mengajak masyarakat mendukung agenda pemberantasan korupsi dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, bersikap objektif terhadap setiap perkembangan perkara, serta tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

“Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan akan terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dengan kementerian maupun lembaga di bawah koordinasinya untuk mendukung penegakan hukum yang profesional, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” tandasnya.