Marhaenisme Metode Berpikir, Dibedah di Museum Multatuli untuk Gen Z

jpnn.com, RANGKASBITUNG - Rangkasbitung, Sabtu (11/7), menjadi saksi digelarnya bedah buku Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen-Z di Museum Multatuli. Acara yang menghadirkan anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Bonnie Triyana ini bertujuan mengajak generasi muda menghidupkan kembali ruang-ruang diskusi publik. Bonnie menyatakan bahwa buku karya Airlangga Pribadi dan Rocky Gerung tersebut memberikan tafsir baru terhadap Marhaenisme yang digagas Presiden pertama RI Soekarno, sehingga dianggap tetap relevan untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan politik masa kini.

Bonnie menjelaskan, selama ini Marhaenisme sering dikaitkan dengan petani kecil pemilik alat produksi sederhana. Namun, kehadiran buku ini menjadi menarik karena menyegarkan pemikiran Bung Karno agar sesuai dengan kondisi saat ini. Ia juga menilai Museum Multatuli sebagai lokasi yang tepat karena memiliki kaitan erat dengan kisah Saijah dan Adinda dalam novel Max Havelaar, yang menggambarkan penindasan terhadap rakyat kecil oleh kolonialisme dan feodalisme.

BACA JUGA: Bulan Bung Karno 2026 di Banten, Bonnie Triyana Libatkan UMKM hingga Budayawan

Dalam kesempatan itu, Bonnie mengajak peserta, terutama generasi muda, untuk tidak hanya mendengarkan tetapi juga membaca dan mendiskusikan isi buku. Menurutnya, hal ini penting untuk mengasah kemampuan berpikir kritis. "Buku ini penting dibaca teman-teman muda. Setelah diskusi nanti beli bukunya, baca, lalu diskusikan lagi dengan kawan-kawan untuk mengasah daya kritis kita terhadap keadaan hari ini," ujarnya.

Salah satu penulis, Airlangga Pribadi, menambahkan bahwa Marhaenisme seharusnya dipahami sebagai metode berpikir untuk membaca persoalan kontemporer, seperti kapitalisme digital, krisis ekologis, dan ketimpangan sosial. Ia menekankan bahwa berbagai masalah yang dihadapi Gen Z saat ini sering dianggap sebagai kegagalan individu, padahal berakar pada persoalan sistemik dan struktural. "Semua persoalan yang dihadapi Gen Z tidak bisa diperjuangkan hanya sebagai persoalan personal. Bung Karno sejak awal mengajarkan bahwa ini adalah problem sistemik dan struktural yang harus diperjuangkan melalui jalan politik," kata Airlangga.

BACA JUGA: ACC Carnival Sambangi Batam, Ada Bunga Rendah dan Tenor hingga 6 Tahun

Airlangga memberi contoh pekerja ekonomi digital yang memiliki ponsel, sepeda motor, dan aplikasi sebagai alat produksi, namun tetap hidup dalam ketidakpastian. Ia juga menyoroti eksploitasi sumber daya alam yang memicu krisis ekologis, yang sebenarnya telah diperingatkan Soekarno melalui kritiknya terhadap kapitalisme ekstraktif. "Yang terjadi hari ini bukan sekadar bencana alam, tetapi bencana yang didorong oleh keserakahan manusia dalam mengakumulasi kekayaan sehingga menghancurkan bumi dan manusia itu sendiri," katanya.

Guru Besar Hubungan Internasional Connie Rahakundini Bakrie mengungkapkan bahwa bentuk penindasan kini jauh lebih kompleks. Jika dahulu yang diperebutkan adalah tanah, kini yang menjadi objek perebutan adalah data, algoritma, informasi, dan cara berpikir manusia. "Dulu yang diperebutkan tanah, sekarang yang diperebutkan pikiran manusia. Ketika pikiran sudah berhasil dikuasai, bangsa itu tidak perlu lagi dijajah secara fisik," ujar Connie. Ia pun mengingatkan generasi muda untuk mampu membedakan fakta dan propaganda, terutama menjelang dinamika politik nasional. "Kita harus bisa membedakan mana fakta dan mana propaganda, mana informasi dan mana manipulasi. Kalau kehilangan kemampuan berpikir merdeka, itu lebih berbahaya," tambahnya.

BACA JUGA: Berziarah ke Makam Imam Bukhari di Uzbekistan, Ketua MPR Bicara Peran Bung Karno

Sementara itu, penulis buku Rocky Gerung menyampaikan bahwa buku ini ditulis untuk merawat tradisi berpikir kritis di tengah arus pragmatisme dan konsumerisme. "Diskursus ideologi itu bila tidak dirawat akan dimakan oleh pragmatisme dan konsumerisme. Buku ini ingin merawat bagian itu," kata Rocky. Ia juga mengungkapkan bahwa naskah buku tersebut sempat tersimpan hampir tiga dekade sebelum diterbitkan, terkait dengan dinamika politik yang dialami PDI menjelang peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli. "Buku dan isinya pernah selama 30 tahun disimpan di berangkas PDI baru. Yang membuka berangkas itu bukan polisi, tetapi politisi, namanya Bonnie Triyana," ujarnya.

Rocky menilai penerbitan buku ini sebagai upaya menghidupkan kembali gagasan Marhaenisme agar dapat dibaca dan diperdebatkan generasi muda. Ia juga menekankan hak warga negara untuk mengawasi penyelenggara negara melalui pertanyaan dan kritik. "Inti pertama pendidikan adalah memastikan warga negara berhak mengajukan pertanyaan. Seluruh peralatan negara wajib dipertanggungjawabkan kepada warga negara," tegasnya. Rocky mencontohkan polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai bentuk pertanyaan warga negara yang harus dijawab dalam kerangka demokrasi. "Bertanya adalah hak murid kepada profesor. Bertanya adalah hak warga negara kepada kepala negara," pungkasnya. (tan/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Megawati Tutup Bulan Bung Karno 2026 di Bali Didampingi Prananda