DPRD Jawa Barat Desak PT Jasa Sarana Hentikan Usaha Merugi demi Selamatkan Aset Daerah

Pantau - Komisi III DPRD Jawa Barat mendesak manajemen BUMD PT Jasa Sarana segera menghentikan seluruh lini usaha yang merugi serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan untuk menyelamatkan aset daerah yang masih tersisa.

Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana mengatakan seluruh usaha yang tidak memberikan keuntungan dan justru menimbulkan kerugian harus segera dievaluasi dan dihentikan.

"Usaha-usaha yang selama ini tidak memberikan keuntungan bahkan menimbulkan kerugian harus segera dievaluasi dan dihentikan. Sebaliknya, perusahaan perlu lebih fokus mengembangkan sektor usaha yang masih produktif dan memiliki potensi menghasilkan keuntungan agar kondisi keuangan dapat kembali sehat," ujar Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana.

Berdasarkan hasil audit dan evaluasi Komisi III DPRD Jawa Barat, total aset PT Jasa Sarana yang sebelumnya pernah berada di atas Rp1 triliun kini diperkirakan hanya tersisa sekitar Rp500 miliar.

PT Jasa Sarana juga masih memiliki kewajiban utang perusahaan sekitar Rp170 miliar hingga Rp180 miliar.

Setelah memperhitungkan utang tersebut, nilai aset bersih (net asset) PT Jasa Sarana diperkirakan hanya tersisa sekitar Rp400 miliar.

Jajang menjelaskan pendapatan tahunan PT Jasa Sarana belum mampu menutup seluruh biaya operasional sehingga perusahaan masih mengalami defisit sekitar Rp3 miliar setiap tahun.

"Berdasarkan hasil evaluasi, kondisi keuangan PT Jasa Sarana memerlukan perhatian serius. Pendapatan yang diperoleh setiap tahun belum mampu menutup seluruh biaya operasional sehingga perusahaan masih mengalami defisit sekitar Rp3 miliar per tahun," ucap Jajang.

Komisi III DPRD Jawa Barat mendorong PT Jasa Sarana segera mengambil langkah taktis untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah mengoptimalkan aset melalui pelepasan aset-aset yang tidak produktif (idle asset).

Hasil pelepasan aset tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat modal pada lini bisnis yang masih memiliki prospek keuntungan.

Jajang menegaskan pengawasan DPRD bertujuan memastikan BUMD kembali sehat dan dikelola secara profesional.

DPRD berharap PT Jasa Sarana mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta tidak lagi menjadi beban bagi APBD Jawa Barat.

"Perbaikan manajemen menjadi kunci utama. Dengan tata kelola yang baik, pengelolaan usaha yang lebih fokus, serta optimalisasi aset, kami optimistis PT Jasa Sarana dapat kembali berada pada kondisi keuangan yang sehat dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tuturnya.