Berapa Harga BBM Biodiesel B50? Simak Harga Resmi dan Penjelasannya

Jakarta: Program mandatori Biodiesel B50 resmi diterapkan mulai 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Seiring implementasi tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan berapa harga BBM Biodiesel B50 yang berlaku saat ini.

Perlu dipahami, harga Biodiesel B50 memiliki dua acuan berbeda, yakni harga jual kepada masyarakat di SPBU dan Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel yang digunakan dalam transaksi pemerintah dengan badan usaha penyedia biodiesel.
 

  Harga Biodiesel B50 di SPBU
Bagi masyarakat yang berhak memperoleh BBM bersubsidi, harga Biodiesel B50 dipatok sebesar Rp6.800 per liter.

Harga tersebut tetap terjangkau karena didukung skema insentif pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sehingga tidak mengikuti harga keekonomian biodiesel secara penuh.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel Juli 2026 sebesar Rp14.562 per liter di luar ongkos angkut.

HIP bukan merupakan harga yang dibayar konsumen di SPBU, melainkan menjadi acuan dalam pembayaran biodiesel kepada badan usaha yang memasok bahan bakar nabati untuk program mandatori pemerintah. Nilai tersebut dihitung menggunakan formula yang mengacu pada rata-rata harga crude palm oil (CPO) ditambah biaya konversi (conversion cost).


(Ilustrasi B50. Foto: Gapki.id) Mengapa harga B50 lebih murah di SPBU?
Perbedaan harga terjadi karena pemerintah memberikan dukungan insentif agar masyarakat tetap memperoleh BBM dengan harga yang terjangkau.

Dengan mekanisme tersebut, konsumen tetap membeli Biodiesel B50 seharga Rp6.800 per liter, sedangkan selisih antara harga jual dan harga keekonomian ditutup melalui skema pendanaan yang dikelola BPDPKS.

Adapun, implementasi B50 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbahan baku minyak sawit hingga 50 persen dalam campuran solar.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan pengurangan impor solar sekaligus meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri untuk mendukung ketahanan energi nasional.