SETIAP tahun, mudik Lebaran selalu menjadi momentum besar yang menguji kapasitas sistem transportasi Indonesia.
Pemerintah, melalui berbagai kementerian dan lembaga, telah melakukan banyak perbaikan dari waktu ke waktu, mulai dari pembangunan jalan tol, peningkatan layanan transportasi massal, hingga pengendalian lalu lintas berbasis rekayasa seperti sistem satu arah dan contra flow.
Namun di balik semua itu, ada satu aspek mendasar yang sering luput dari perhatian: seberapa presisi data yang kita gunakan untuk membaca dan merespons pergerakan mudik?
Proyeksi mudik 2026 kembali menunjukkan angka yang sangat besar, mencapai lebih dari 140 juta orang.
Angka ini tentu bukan sekadar statistik, melainkan dasar utama dalam menentukan bagaimana negara mengerahkan sumber daya, mengatur lalu lintas, dan memastikan keselamatan perjalanan jutaan manusia.
Namun, ketika data tersebut dibedah lebih dalam, muncul pertanyaan serius mengenai konsistensinya.
Baca juga: Mudik Performatif, Mudik Kamuflase, dan Ancaman Mudik Ekstraktif
Dalam beberapa kasus, jumlah pemudik yang keluar dari suatu wilayah bahkan melebihi jumlah penduduknya sendiri.
Di wilayah lain, jumlah pemudik yang masuk melampaui total populasi yang ada. Secara logika demografis, ini adalah anomali.
Masalah ini bukan sekadar soal angka yang tidak rapi, melainkan menyangkut fondasi dari seluruh sistem perencanaan transportasi.
Ketika data dasar yang digunakan tidak akurat, maka seluruh turunan kebijakan yang dihasilkan berpotensi bias.
Dalam konteks mudik, bias ini bisa berarti salah membaca beban lalu lintas, salah menentukan jumlah armada transportasi, hingga salah mengerahkan personel di lapangan.
Akibatnya, titik-titik tertentu akan mengalami kelebihan beban yang tidak terantisipasi, sementara di tempat lain justru terjadi pemborosan sumber daya.
Dalam ilmu transportasi dan perencanaan kota, setiap pergerakan manusia selalu berkaitan dengan konsep bangkitan dan tarikan perjalanan.
Suatu wilayah akan menghasilkan pergerakan keluar karena aktivitas ekonomi dan sosialnya, dan pada saat yang sama menarik pergerakan masuk karena faktor tujuan, seperti kampung halaman atau pusat kegiatan.
Namun, semua itu tidak bisa dilepaskan dari satu variabel kunci: kapasitas infrastruktur. Jalan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi massal memiliki batas daya tampung.
