JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah TNI mengumumkan keterlibatan empat prajurit dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus menimbulkan kecurigaan.
Pengungkapan tersebut dinilai sangat tiba-tiba di tengah proses penyelidikan yang sebelumnya berjalan di kepolisian.
Tiba-tibaTim kuasa hukum Andrie Yunus, M. Fadhil Alfathan, menilai, pengungkapan identitas pelaku yang berdekatan dengan klaim dimulainya penyelidikan internal menimbulkan tanda tanya besar.
Mengacu pernyataan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Aulia, proses penyelidikan internal baru dilakukan pada Selasa (17/3/2026) malam.
Baca juga: Polisi Umumkan Penyiram Air Keras Andrie Yunus, Diduga Beda dengan Versi TNI
Ia mempertanyakan bagaimana proses internal bisa langsung mengarah pada penetapan terduga pelaku dalam waktu singkat.
"Baru kemarin malam melakukan itu. Jadi kami cukup kaget dan sampai dengan saat ini kami juga masih mempertanyakan, memang penyelidikan macam apa yang dilakukan?" ujar Fadhil di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2026).
Khawatir salah tangkapSelain itu, Fadhil menyebut, proses penyelidikan dan penyidikan saat ini tengah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Selain itu, seluruh bukti serta pemeriksaan saksi juga sudah ditangani oleh kepolisian.
Ia menilai belum ada kejelasan mengenai bukti yang digunakan untuk menetapkan para terduga pelaku.
Fadhil pun menduga ada kemungkinan perkara ini diarahkan menjadi sekadar tindakan individu, bukan serangan yang lebih serius terhadap seorang pembela HAM.
"Pertanyaannya, berdasarkan apa penangkapan terhadap empat orang tersebut? Kami khawatir empat orang ini ternyata bukan pelaku yang sebenarnya," kata Fadhil.
"Atau justru adalah upaya untuk kemudian mengerdilkan persoalan ini menjadi persoalan yang individual, persoalan yang spontan," lanjut dia.
Baca juga: Pentingnya TGPF Independen Usut Kasus Andrie Yunus
Diserahkan ke polisiUntuk itu, Fadhil meminta agar keempat prajurit TNI yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut diserahkan ke polisi untuk diproses melalui peradilan umum.
"Kami mengimbau kepada Puspom TNI yang sudah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap pelaku untuk menyerahkan pelaku kepada Polda Metro Jaya," ujar Fadhil yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
Menurut dia, proses hukum di kepolisian dinilai lebih akuntabel. Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam peradilan militer.
"Karena pelakunya, penuntutnya, hakimnya berada dalam satu institusi yang sama dan dalam 'jiwa korsa', yaitu jiwa korsa TNI," tutur Fadhil.
