REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam acara sosialisasi di Jakarta, Rabu.
Penyelesaian persoalan perumahan, menurut Tito, tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja. Ia memuji Menteri PKP Maruarar Sirait dan menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk mengatasi backlog yang masih besar. Dalam keterangannya, Tito menyebutkan bahwa data dari Kepala BPS menunjukkan Kementerian PKP tidak dapat bekerja sendiri mengatasi masalah ini.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menjelaskan bahwa arah kebijakan perumahan pemerintah sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama pembangunan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. "Beliau menginginkan adanya keadilan, dan perumahan adalah kebutuhan mendasar," ujarnya.
Mendagri juga mengakui bahwa tantangan yang dihadapi cukup berat, baik dari sisi jumlah kebutuhan maupun kompleksitas persoalan di lapangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah masalah perizinan, yang harus diatasi untuk mempercepat pembangunan perumahan.
Untuk mendukung percepatan program perumahan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan, seperti meniadakan BPHTB dari lima persen NJOP dan mempercepat proses perizinan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tito memastikan bahwa Kemendagri akan terus mendukung berbagai langkah percepatan program perumahan melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
/* Make the youtube video responsive */ .iframe-container{position:relative;width:100%;padding-bottom:56.25%;height:0 ;margin : 14px 0px 15px 0px}.iframe-container iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%} .rec-desc {padding: 7px !important;}
"Sebagai sahabat dan mitra dalam kabinet, kami tentu akan mendukung program positif beliau," tutup Tito.
