Jakarta, tvOnenews.com – Di tengah dorongan besar pemerintah memperkuat ekonomi rakyat, satu persoalan krusial mencuat yakni belum adanya definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “naik kelas” bagi pelaku usaha.
Isu ini mengemuka dalam forum kolaborasi lintas sektor yang digelar Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta.
Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa menegaskan, forum tersebut menjadi langkah strategis untuk menyatukan arah kebijakan penguatan UMKM dan ekonomi perempuan.
“Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat,” ujar Tina, dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2026).
Dalam diskusi, Tina menyoroti persoalan mendasar yang selama ini luput dari perhatian yaitu indikator keberhasilan UMKM belum terdefinisi dengan jelas.
“Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omset kah? Karena nambah literasi keuangannya atau apa?” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa dorongan kebijakan selama ini berpotensi tidak terukur, meski program penguatan UMKM terus digencarkan.
Dari sisi data, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan bahwa proporsi wirausaha perempuan di Indonesia masih terbatas.
“Ini kalau kita lihat dari sisi proporsi wirausaha perempuan itu mungkin baru sekitar 37 persen,” ujar Deputi Bappenas, Maliki.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti bahwa banyak perempuan bekerja karena keterpaksaan ekonomi, bukan karena peluang yang optimal.
“Kita masih punya banyak PR, bahwa perempuan-perempuan kita bekerja bisa jadi karena terpaksa, karena memang butuh, karena harus. Tetapi kemudian apakah kontribusi mereka itu bisa cukup memberikan kontribusi untuk seperti yang kita harapkan,” kata Deputi BPS, Nashrul Wajdi.
Dari sisi investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menekankan pentingnya legalitas usaha sebagai pintu masuk penguatan UMKM.
“Kami mengajak kepada stakeholders itu sama-sama untuk bagaimana supaya para pelaku usaha UMKM ini terutama yang mikro ya, supaya mereka mau punya NIB,” kata Deputi BKPM, Riyatno.
