Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) telah membeli obligasi milik pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp86,16 triliun sampai dengan 16 Maret 2026.
Pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Maret 2026, Selasa (17/3/2026), Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pembelian SBN itu merupakan bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan fiskal.
"Hingga data 16 Maret 2026 mencapai Rp86,16 triliun termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp46,72 triliun," terang Perry melalui siaran di YouTube BI, dikutip Rabu (18/3/2026).
Perry mengatakan, pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter.
Gubernur BI dua periode itu menyampaikan bahwa pembelian SBN di pasar sekunder ini merupakan salah satu langkah ekspansi likuiditas rupiah. Upaya lain yang dilakukan bank sentral adalah penurunan instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia senilai Rp85,4 triliun.
"Ekspansi likuditas rupiah juga ditempuh Bank Indonesia melalui penurunan instrumen moneter SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp831,55 triliun pada 13 Maret 2026," ujar Perry.
Baca Juga
- Investor Asing Lepas SBN Rp11,6 Triliun Pekan Kedua Maret 2026, Dipicu Kekhawatiran Pelebaran Defisit
- Investor Domestik jadi 'Penjaga' Pasar SBN saat Asing Ramai-Ramai Kabur
- Pasar SBN Makin Dihantui Outflow Asing, Defisit APBN Jadi Batu Sandungan
Adapun terkait dengan stabilisasi nilai tukar rupiah, bank sentral disebut melakukan intervensi di pasar offshore dengan mekansime non-delivery forward (NDF), serta di pasar domestik melalui pasar spot dan domestic NDF (DNDF).
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, BI dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memastikan kebijakan debt switching atau tukar guling utang jatuh tempo dengan utang baru bertenor lebih panjang bakal berlaku lagi pada 2026.
Nilai debt switching itu senilai Rp173,4 triliun atau setara dengan SBN yang jatuh tempo tahun ini. Dua poin itu adalah bagian dari Koordinasi Antara Kebijakan Fiskal dan Moneter antara Kementerian Keuangan dan BI Tahun 2026 yang berlangsung, Jumat (20/2/2026).
"Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity)," demikian tulis keterangan resmi BI dan Kemenkeu, Sabtu (21/2/2026).
Adapun selama 2025, BI juga membeli SBN pemerintah senilai total Rp332,1 triliun. Dari totaal tersebut, sebesar Rp246,6 triliun dilakukan melalui skema debt switching.
