FAJAR, JAKARTA — Pemerintah berencana menerapkan sistem pembelajaran daring di sekolah mulai April 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah efisiensi energi nasional, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Rencana tersebut dibahas dalam koordinasi lintas kementerian, yang juga mencakup penerapan skema kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN). Pendekatan ini diambil dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan bahwa kebijakan efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data, agar tidak mengganggu layanan publik, termasuk sektor pendidikan.
Dalam implementasinya, pembelajaran tidak sepenuhnya dilakukan secara daring. Kegiatan yang membutuhkan praktik langsung tetap akan dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas pembelajaran.
“Untuk menjaga kualitas pendidikan kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka,” kata Pratikno dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/3).
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah strategi pendukung, antara lain optimalisasi platform digital, pembatasan perjalanan dinas, serta efisiensi operasional gedung perkantoran. Penyesuaian metode belajar—kombinasi daring dan luring—akan disesuaikan dengan kebutuhan tiap jenjang pendidikan.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara upaya penghematan energi dan keberlangsungan proses pendidikan di seluruh daerah. (*/)
