DPR Nilai Kebijakan WFH Jadi Langkah Strategis untuk Efisiensi Energi Nasional

pantau.com
3 jam lalu
Cover Berita

Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui menilai kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah strategis untuk mendukung efisiensi energi nasional di tengah kenaikan harga minyak dunia yang menembus 100 dolar Amerika per barel, Rabu, 18 Maret 2026.

Kebijakan WFH saat ini tengah dikaji pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai upaya menjaga ketahanan energi di tengah dinamika geopolitik global.

"Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penguatan pasokan energi, tetapi juga mulai memperkuat pengelolaan konsumsi energi secara lebih efisien dan terukur," ungkap Alfons.

Ia mengapresiasi langkah Kementerian ESDM yang mulai mengkaji berbagai opsi untuk mengendalikan konsumsi energi nasional.

"Langkah ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global,” ujarnya.

Antisipasi Lonjakan Konsumsi BBM

Alfons menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi komprehensif pemerintah untuk menjaga stabilitas energi nasional.

Menurutnya, langkah ini juga penting untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

"Langkah ini penting sebagai bentuk mitigasi risiko sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah mulai memperkuat manajemen sisi permintaan energi, tidak hanya pada sisi pasokan,” katanya.

Ia juga mendorong agar kajian kebijakan dilakukan secara menyeluruh agar implementasi berjalan optimal dan tetap menjaga produktivitas nasional.

Dorong Perubahan Perilaku dan Pemerataan Energi

Alfons menilai efisiensi energi dapat menjadi bagian dari transformasi menuju sistem energi yang berkelanjutan.

Kebijakan ini diharapkan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi energi secara lebih bijak.

Ia juga menekankan pentingnya pemerataan kebijakan energi di seluruh daerah.

"Kami berharap kebijakan efisiensi energi tetap memperhatikan kondisi daerah, agar seluruh wilayah, termasuk Papua Barat, tetap mendapatkan perhatian dalam pembangunan sektor energi nasional," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tengah mengkaji sejumlah langkah untuk menekan konsumsi BBM, termasuk opsi penerapan WFH.

"Memang ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan, tapi sedang dikaji, lagi dikaji, tentang apakah kita membutuhkan WFH. Tetapi menurut saya, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Yang penting adalah penghematan terhadap BBM itu juga penting," ungkapnya.

Sejumlah negara juga telah menerapkan kebijakan serupa, seperti Thailand yang memberlakukan WFH bagi pegawai negeri serta pembatasan penggunaan listrik.

Filipina menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sektor publik sebagai langkah penghematan energi.

Pakistan juga menyiapkan kebijakan penghematan melalui pembelajaran jarak jauh dan kerja dari rumah.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Porak-Poranda! AS-Israel Serang Aset Militer Iran hingga Markas Polisi di Teheran | KOMPAS PETANG
• 10 jam lalukompas.tv
thumb
Tips Persiapan Mobil Jelang Mudik Lebaran 2026, Manfaatkan Promo Servis
• 23 jam lalumedcom.id
thumb
Platform X Batasi Pengguna Minimal 16 Tahun di Indonesia, Komdigi Apresiasi
• 2 jam lalukumparan.com
thumb
Pemerintah Tunda Keterlibatan di Board of Peace, Mensesneg Sebut Imbas Eskalasi Iran
• 19 jam lalubisnis.com
thumb
Astra Menuju 7 Dekade, Presdir Ungkap Strategi Agar Bisnis Tetap Berkembang
• 14 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.