REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memutuskan tidak membuka ruang penurunan suku bunga acuan (BI Rate) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2026, seiring meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa opsi penurunan suku bunga tidak lagi dimasukkan dalam pernyataan kebijakan terbaru. “Dampak perang Timur Tengah membuat kami tidak lagi menyampaikan kemungkinan penurunan suku bunga. Kami akan mempertahankan BI Rate,” ujar Perry dalam konferensi pers RDG, Selasa (17/3/2026).
Baca Juga
Nasabah Bank Emas di Indonesia Tembus 5,7 Juta
Bank Indonesia Sudah Gelontorkan Insentif, Kredit Masih Tumbuh Single Digit, Ada Apa?
IHSG Dibuka Menguat, Pasar Cermati Arah Kebijakan Bank Indonesia
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui optimalisasi instrumen moneter, termasuk intervensi pasar dan penguatan cadangan devisa.
Cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 tercatat sebesar 151,9 miliar dolar AS, setara pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah—jauh di atas standar kecukupan internasional.
/* Make the youtube video responsive */ .iframe-container{position:relative;width:100%;padding-bottom:56.25%;height:0 ;margin : 14px 0px 15px 0px}.iframe-container iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%} .rec-desc {padding: 7px !important;}
BI juga memperhitungkan berbagai skenario dampak perang terhadap ekonomi global. Salah satunya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang diproyeksikan turun menjadi 3,1 persen pada 2026 dari sebelumnya 3,2 persen.
Di sisi lain, inflasi global diperkirakan meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen, sehingga mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global, termasuk potensi penundaan penurunan suku bunga acuan AS (Fed Funds Rate).
Dampak lain terlihat pada pasar keuangan global. Perry menyebut aliran modal asing keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, akibat meningkatnya ketidakpastian.
Data BI menunjukkan pada Maret 2026 terjadi net outflows investasi portofolio sebesar 1,1 miliar dolar AS. Kondisi ini turut menekan nilai tukar mata uang negara berkembang seiring penguatan dolar AS.
Selain itu, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) juga berdampak pada meningkatnya yield obligasi di negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Optimalisasi kebijakan akan bergantung pada seberapa jauh eskalasi konflik ini berlanjut,” ujar Perry.
