JAKARTA - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP), menyoroti kondisi tidak lazim pada puncak arus mudik 2026. Pelabuhan Merak yang selama ini menjadi tulang punggung penyeberangan nasional, justru terlihat lengang dan tidak dimanfaatkan secara optimal.
Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh menurunnya jumlah pemudik, melainkan akibat kebijakan pengaturan arus melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dinilai terlalu kaku dan tidak adaptif terhadap situasi di lapangan.
Sebagai pelabuhan utama dengan lebih dari 50 tahun operasional, Merak memiliki tujuh pasang dermaga aktif serta sekitar 71 kapal ferry berkapasitas besar. Namun dalam implementasi kebijakan saat ini, pelabuhan tersebut hanya melayani kendaraan penumpang, sementara kendaraan roda dua dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan dan kendaraan logistik diarahkan ke Pelabuhan BBJ Bojonegara.
Kondisi ini memicu ketimpangan di lapangan. Di satu sisi, Pelabuhan Merak mengalami kekurangan muatan bahkan saat periode puncak. Di sisi lain, Pelabuhan Ciwandan dan BBJ justru mengalami penumpukan hingga kemacetan.
"Yang terjadi adalah pelabuhan utama kosong, sementara pelabuhan penunjang dibebani berlebih,” tegas Khoiri, Selasa (17/3/2026).
Dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemudik roda dua harus menempuh jarak lebih jauh menuju Ciwandan dengan fasilitas yang dinilai belum seoptimal pelabuhan utama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan hingga risiko keselamatan.
