Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan dirinya mendukung opsi Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi gaji anggota kabinet maupun anggota DPR RI sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
Zulfikar juga menambahkan bukan hanya gaji pejabat yang harus dikaji ulang, tapi juga semua program dan kebijakan yang dibiayai oleh negara
"Sebenarnya yang lebih menarik lagi itu, dalam keadaan seperti ini ya kita harus me-review semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gaji ya program juga. Kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga yang semuanya didanai oleh APBN itu dalam keadaan seperti ini harus di-review semua," kata Arse di Jakarta Barat, Selasa.
Arse menekankan evaluasi harus dilakukan secara merata tidak hanya gaji, namun juga terhadap program dan berbagai kegiatan yang menggunakan uang negara, agar penggunaan APBN menjadi semakin efektif.
"Ya setuju, tidak hanya soal gaji tapi semua, semua. Jadi rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif lah penggunaan APBN itu," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
Sebagai bahan perbandingan, Presiden mencontohkan sejumlah langkah penghematan yang dilakukan negara lain, seperti Pakistan. Negara tersebut menerapkan langkah yang dianggap sebagai langkah kritis, antara lain penerapan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Selain itu, pemerintah negara tersebut juga melakukan penghematan dengan mengurangi gaji anggota kabinet dan DPR, memangkas penggunaan BBM pada kendaraan pemerintah, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta menghentikan sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.
Presiden menyampaikan bahwa berbagai contoh langkah tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan penghematan yang diperlukan.
Zulfikar juga menambahkan bukan hanya gaji pejabat yang harus dikaji ulang, tapi juga semua program dan kebijakan yang dibiayai oleh negara
"Sebenarnya yang lebih menarik lagi itu, dalam keadaan seperti ini ya kita harus me-review semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gaji ya program juga. Kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga yang semuanya didanai oleh APBN itu dalam keadaan seperti ini harus di-review semua," kata Arse di Jakarta Barat, Selasa.
Arse menekankan evaluasi harus dilakukan secara merata tidak hanya gaji, namun juga terhadap program dan berbagai kegiatan yang menggunakan uang negara, agar penggunaan APBN menjadi semakin efektif.
"Ya setuju, tidak hanya soal gaji tapi semua, semua. Jadi rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif lah penggunaan APBN itu," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
Sebagai bahan perbandingan, Presiden mencontohkan sejumlah langkah penghematan yang dilakukan negara lain, seperti Pakistan. Negara tersebut menerapkan langkah yang dianggap sebagai langkah kritis, antara lain penerapan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Selain itu, pemerintah negara tersebut juga melakukan penghematan dengan mengurangi gaji anggota kabinet dan DPR, memangkas penggunaan BBM pada kendaraan pemerintah, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta menghentikan sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.
Presiden menyampaikan bahwa berbagai contoh langkah tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan penghematan yang diperlukan.
