Wacana penerapan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah konflik di Iran dinilai tak bisa diterapkan oleh semua pelaku usaha.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pelaku usaha memahami dorongan efisiensi yang disampaikan pemerintah. Namun, penerapan WFH harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor.
"Tapi ketahui, tidak semua sektor itu bisa WFH. jadi kita harus melihat situasi dan kondisi daripada perusahan masing-masing. Kami mendukung ada penghematan, ada efisiensi, tapi kita juga mesti melihat bahwa tidak semudah itu bisa menerapkan WFH. Terutama kan kita punya karyawan pabrik dan lain-lain, itu kan tidak mungkin mereka pakai WFH," jelas Shinta ketika ditemui wartawan di Gedung Kemnaker, Jakarta, Selasa (17/3).
Shinta mengungkapkan sektor manufaktur dan pekerjaan berbasis produksi tak memungkinkan untuk dilakukan secara jarak jauh. Sehingga pekerja harus tetap datang ke lokasi.
Di sisi lain, Shinta mengakui kenaikan harga minyak dunia telah memberikan tekanan terhadap dunia usaha, terutama dari sisi biaya operasional dan distribusi.
"Sangat mempengaruhi. Pertama dari segi tentunya biaya, itu struktur biaya pasti pengaruh. Karena tidak hanya kenaikan BBM tapi logistiknya. Karena apa? Karena area kan Selat Hormuznya ditutup, jadi kan mereka harus melewati ini yang lebih panjang. Jadi tentu ini juga mengganggu dari segi perdagangan internasional," kata Shinta.
Selain itu, kata Shinta, gangguan jalur logistik itu berdampak langsung terhadap aktivitas ekspor dan impor. Sehingga meningkatkan beban biaya pelaku usaha.
Selain faktor energi dan logistik, Shinta menuturkan volatilitas nilai tukar rupiah juga menjadi tantangan tambahan bagi dunia usaha yang masih bergantung pada bahan baku impor.
"Jadi ini semua satu situasi yang sama-sama harus kita cermati dan bagaimana pemerintah bisa terus mendukung gitu loh dengan kondisi yang ada. Makanya kita selalu mengatakan buat pelaku ini cukup cost-nya nih yang akan sangat mempengaruhi buat ke depannya," ungkap Shinta.
Terkait pasokan bahan baku, Shinta menyebut gangguan saat ini lebih banyak terjadi pada aspek distribusi dan transportasi akibat kondisi global, bukan pada ketersediaan langsung. Ia mengingatkan dampak terhadap produksi bisa semakin terasa jika konflik yang terjadi di Iran berkepanjangan.
"Jadi nantinya akan mempengaruhi produksi atau tidak ini juga sesuatu yang akan tergantung. Berapa lama nih perangnya berkepanjangan nggak gitu, jadi kita harus mengantisipasi semua kondisi gitu," tutur Shinta.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya langkah penghematan dalam pengelolaan keuangan negara saat situasi geopolitik yang bergejolak akibat perang AS-Israel melawan Iran.
Dia bahkan mencontohkan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Pakistan, mulai dari kebijakan WFH hingga pemotongan hari kerja sebagai langkah menghadapi tekanan ekonomi.
"Ini langkah Pakistan, ya, ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures, seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID, mereka melaksanakan WFH kerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta 50 persen bekerja dari rumah," kata Prabowo saat sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).
Selain itu, Pakistan juga memotong ketersediaan BBM untuk semua kementerian hingga melakukan pembelajaran daring untuk tiap sekolah sampai Idul Fitri.
"Mereka memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian dan mereka mewajibkan 60 persen kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat. Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel, dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan," jelasnya.
