Pemerintah menyiapkan tiga skenario untuk mengantisipasi dampak perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap perekonomian Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skenario ini disusun dengan berdasarkan kemungkinan lamanya konflik berlangsung, prediksi terburuknya jika perang berlanjut hingga akhir 2026
Airlangga menuturkan, pemerintah menyiapkan skema asumsi perang berlangsung selama lima bulan, enam bulan, hingga sepuluh bulan untuk memetakan dampak terhadap ekonomi nasional.
“Kalau perang berlangsung lima sampai enam bulan masih dalam tahun anggaran sekarang, sementara skenario sepuluh bulan berarti sampai akhir tahun. Itu yang kita sebut worst case scenario,” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/3).
Airlangga mengatakan, saat ini perang baru berlangsung sekitar dua minggu sehingga pemerintah belum menerapkan skenario krisis penuh.
Langkah awal menghadapi perang ini pemerintah berfokus pada efisiensi anggaran untuk memastikan defisit APBN tidak melampaui batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia menegaskan, skenario krisis akan dipertimbangkan apabila perang berlangsung lebih lama dan menimbulkan lonjakan harga energi global, terutama minyak dan gas.
“Selama perang belum mencapai lima bulan, kita masih menggunakan skenario pemotongan anggaran dan menjaga defisit maksimum 3%,” kata Airlangga.
Berdampak ke Harga EnergiAirlangga mengatakan, perang yang tengah terjadi ini berimbas pada kenaikan harga energi dan komoditas global. Transmisinya terutama melalui harga minyak, gas, serta komoditas lain yang ikut terdampak.
Namun, pemerintah menilai perekonomian domestik masih cukup kuat untuk menahan guncangan eksternal. Konsumsi domestik masih menyumbang sekitar 54% terhadap PDB, sementara cadangan devisa tercatat sekitar US$ 151,9 miliar atau setara enam bulan impor.
Hal lain yang membuat pemerintah yakin karena sektor manufaktur yang menunjukkan kinerja positif dengan indeks di level 53,8 yang merupakan salah satu capaian tertinggi.
Ada Potensi “Natural Hedging” dari KomoditasAirlangga mengatakan, pemerintah melihat peluang adanya ‘natural hedging’ dari kenaikan harga komoditas ekspor. Ia menyebut beberapa komoditas seperti batu bara, nikel, tembaga, aluminium, dan karet berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara.
Pemerintah memperkirakan nilai ekspor komoditas tersebut mencapai sekitar US$ 47 miliar, sementara defisit sektor migas berada di kisaran US$ 19,5 miliar.
“Kalau komoditas naik, akan ada windfall revenue dan windfall profit yang bisa dimonitor pemerintah,” kata dia.
Antisipasi PemerintahMengantisipasi dampak perang, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah kebijakan, antara lain mempercepat ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), mendorong penghematan konsumsi energi, serta efisiensi belanja pemerintah.
Airlangga mengatakan, efisiensi ini akan difokuskan pada beberapa pos pengeluaran seperti belanja perjalanan dinas, jasa, peralatan, hingga belanja aparatur.
Namun, Airlangga memastikan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih tetap berjalan.
“Program unggulan tidak ada yang dipotong. Semua tetap berjalan karena itu investasi jangka panjang,” kata dia.
Airlangga yakin, meskipun di tengah ketidakpastian global, pemerintah tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dapat dipertahankan di kisaran 5,5%.
Di sisi lain, ia menyatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan perang dan dampaknya terhadap harga energi maupun stabilitas ekonomi global sebelum mengambil langkah kebijakan yang lebih besar.
“Situasinya dinamis, jadi evaluasi dilakukan setiap bulan. Kita tidak bisa membuat kebijakan yang statis untuk kondisi yang terus berubah,” kata Airlangga.
