Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik kuartal II atau periode April-Juni 2026 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026/1447 H ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan kebijakan tidak menaikkan tarif listrik mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
"Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri, setelah dilakukan perhitungan terhadap berbagai parameter ekonomi makro," katanya melalui keterangan resmi, Selasa (17/3).
Pemerintah, kata Tri, juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), evaluasi penyesuaian tarif tenaga listrik bagi bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan.
Hal ini mempertimbangkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).
Untuk penetapan tarif kuartal II 2026, parameter ekonomi makro yang digunakan adalah realisasi pada periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs sebesar Rp 16.743,46 per dolar AS, ICP sebesar USD 62,78 per barel, inflasi sebesar 0,22 persen, serta HBA sebesar USD 70 per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.
Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, Tri mengungkapkan bahwa secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami kenaikan pada kuartal II 2026.
"Namun untuk menjaga daya saing industri, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak berubah. Begitu pula untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan," ungkap Tri.
Selain itu, Kementerian ESDM mendorong PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional guna memastikan penyediaan tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan.
Dorong Pengelolaan EnergiKementerian ESDM juga mulai menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan penggunaan energi nasional tetap terjaga secara optimal di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, sesuai permintaan Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, melakukan peninjauan terhadap penggunaan BBM serta pembangkit listrik. Langkah ini juga mencakup penguatan pemanfaatan sumber energi alternatif seperti gas untuk penggunaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
"Arahan dari Presiden Prabowo, kita lakukan efisiensi. Untuk itu, kita segera melakukan langkah-langkah antisipatif. Pertama adalah kita melihat bagaimana penggunaan BBM untuk pembangkit-pembangkit kita lakukan evaluasi, juga penggunaan gas ini kita juga evaluasi. Bagaimana efisiensi bisa dilakukan," ujarnya.
Menurut Yuliot, evaluasi tidak hanya difokuskan pada sektor pembangkit listrik, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas operasional yang menggunakan BBM untuk memastikan pengelolaan energi dengan cermat.tambah.
"Intinya Presiden itu meminta kepada kita untuk melakukan manajemen energi agar lebih efisien," imbuhnya.
Prabowo meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk menyiapkan berbagai langkah penghematan energi sebagai antisipasi apabila terjadi krisis energi global. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) serta pengurangan hari kerja, sebagaimana pernah dilakukan oleh Pakistan.
