Harga Ekonomi dari Sebuah Perang

Konflik Iran dan Israel sering dipandang sebagai pertarungan ideologi yang sulit dijembatani. Namun sejarah mencatat kisah yang berbeda. Pada abad ke-6 sebelum masehi, penguasa Persia—yang wilayahnya kini menjadi Iran—Cyrus Agung membebaskan kaum Yahudi dari pembuangan Babilonia dan mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Suci. Kawasan yang pernah menyaksikan solidaritas tersebut kini justru menjadi salah satu titik ketegangan geopolitik paling berbahaya di dunia.

Perubahan besar terjadi setelah Revolusi Iran 1979. Sejak berdirinya Republik Islam Iran, Israel diposisikan sebagai lawan ideologis dalam narasi politik kawasan. Amerika Serikat hampir selalu hadir dalam dinamika Timur Tengah melalui dukungan keamanan kepada Israel maupun tekanan geopolitik terhadap Iran, termasuk dalam eskalasi ketegangan yang kembali meningkat pada awal 2026.

Ketegangan ini muncul ketika dunia justru semakin tidak damai. Laporan Global Peace Index 2025 menunjukkan bahwa tingkat kedamaian global terus menurun dalam hampir dua dekade terakhir. Sejak indeks ini diperkenalkan pada 2008, skor rata-rata kedamaian dunia telah memburuk sekitar 5,4%. Konflik bersenjata meningkat, militerisasi bertambah, dan rivalitas geopolitik semakin terbuka.

Dampak ekonominya pun sangat besar. Pada 2024, biaya ekonomi dari kekerasan global diperkirakan mencapai sekitar US$19,97 triliun atau sekitar 11,6% dari total aktivitas ekonomi dunia. Sebagian besar berasal dari belanja militer dan keamanan domestik yang menyumbang lebih dari 74% dari total biaya tersebut (Institute for Economics and Peace, 2025).

Gambaran ini juga tercermin dalam posisi sejumlah negara dalam indeks kedamaian global. Israel berada pada peringkat 155 dari 163 negara, mencerminkan tingginya intensitas konflik dan militerisasi di kawasan. Rusia dan Ukraina menempati posisi terbawah setelah perang yang dimulai sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Amerika Serikat berada pada peringkat 128, sementara Iran berada pada peringkat 142 di kawasan dengan risiko konflik geopolitik yang tinggi.

Sejarah ekonomi modern menunjukkan bahwa perang hampir selalu membawa biaya ekonomi yang besar. Mobilisasi perang memang dapat mendorong aktivitas ekonomi dalam jangka pendek melalui peningkatan belanja pemerintah dan produksi industri militer. Namun dorongan tersebut umumnya bersifat sementara dan sering diikuti tekanan fiskal serta berkurangnya investasi produktif (Ohanian, 1997; Stewart & Fitzgerald, 2001).

Dalam jangka panjang, konflik bersenjata justru cenderung menekan aktivitas ekonomi secara signifikan. Proses pemulihannya bahkan sering berlangsung lama setelah perang berakhir.

Skala biaya konflik modern juga semakin besar. Proyek Costs of War memperkirakan total biaya perang pascainsiden 11 September—yang mencakup konflik di Irak, Afghanistan, Pakistan, dan wilayah lain—mencapai sekitar US$8 triliun (Brown University, 2025).

Temuan lintas negara menunjukkan pola yang konsisten. Studi terhadap 135 konflik di 115 negara sejak 1946 menemukan bahwa perang rata-rata diikuti penurunan PDB riil sekitar 13%, konsumsi rumah tangga sekitar 11%, dan investasi hampir 14%. Aktivitas perdagangan juga melemah, dengan ekspor turun sekitar 13% dan impor sekitar 7% (Benmelech & Monteiro, 2025).

Penurunan tersebut terjadi karena perang merusak infrastruktur, mengganggu produksi, serta menurunkan produktivitas akibat perpindahan penduduk dan melemahnya institusi. Pada tingkat makro, konflik sering diiringi meningkatnya defisit fiskal dan inflasi, sementara belanja pemerintah bergeser dari sektor pembangunan menuju kebutuhan militer (Federle et al., 2024).

Dalam ekonomi global yang semakin terintegrasi, dampaknya tidak berhenti pada negara yang berkonflik. Gejolak konflik dapat menyebar melalui perdagangan, investasi, dan terutama harga komoditas energi.

Pasar energi sering menjadi sektor yang paling cepat merespons konflik geopolitik. Ketika perang Rusia–Ukraina pecah pada 2022, harga batu bara melonjak hingga sekitar US$430 per ton pada September tahun itu—salah satu tingkat harga tertinggi dalam sejarah perdagangan energi (World Bank, 2025).

Lonjakan harga tersebut memberi keuntungan bagi negara pengekspor batu bara seperti Indonesia. Pada tahun yang sama, nilai ekspor Indonesia mencapai sekitar US$291,9 miliar, rekor tertinggi sepanjang sejarah perdagangan nasional. Komoditas energi dan mineral, terutama batu bara dan minyak kelapa sawit, menjadi penyumbang utama kenaikan tersebut (BPS, 2023).

Selain batu bara, minyak kelapa sawit juga memiliki peran penting dalam perdagangan global. Indonesia merupakan produsen crude palm oil terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 58% dari produksi global (Kementan, 2024). Permintaan komoditas ini tidak hanya berasal dari sektor pangan, tetapi juga meningkat dari sektor energi melalui kebijakan biofuel di berbagai negara.

Di dalam negeri, konsumsi biodiesel diperkirakan mencapai sekitar 14,2 juta kiloliter pada 2025, meningkat sekitar 7,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah bahkan menargetkan peningkatan campuran biodiesel hingga B50 dalam beberapa tahun mendatang, yang berpotensi menopang permintaan sekaligus menjaga stabilitas harga minyak sawit.

Dengan kondisi politik yang relatif stabil, Indonesia berada pada posisi strategis sebagai produsen utama komoditas energi sekaligus bagian penting dari jalur perdagangan di kawasan Asia.

Sejarah menunjukkan bahwa peradaban tidak pernah sepenuhnya bebas dari konflik. Namun kemajuan biasanya muncul ketika masyarakat memiliki cukup stabilitas untuk membangun ilmu pengetahuan, memperluas perdagangan, dan mengembangkan teknologi.

Dalam ekonomi modern, stabilitas politik menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan jangka panjang. Penelitian Acemoglu, Johnson, dan Robinson (2004) menunjukkan bahwa negara dengan institusi politik dan ekonomi yang kuat cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih berkelanjutan karena mampu mendorong investasi dan inovasi.

Ketika konflik berkepanjangan terjadi, yang hilang bukan hanya sumber daya ekonomi atau wilayah politik. Yang ikut hilang adalah kesempatan—kesempatan untuk memperluas perdagangan, mengembangkan teknologi, dan memberi ruang bagi generasi baru untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik.

Sejarah hubungan Iran dan Israel sendiri menunjukkan bahwa permusuhan tidak selalu bersifat permanen. Jika sejarah pernah mencatat masa ketika kedua pihak berdiri di sisi yang sama, maka masa depan yang lebih damai bukanlah sesuatu yang mustahil.

Kesempatan itu pada dasarnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu saat ketika manusia kembali memilih untuk menggunakannya.