Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengusulkan sejumlah langkah efisiensi energi bagi aparatur negara dan kantor-kantor pemerintahan
Usulan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap langkah antisipatif pemerintah menghadapi fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, mengatakan hingga saat ini kondisi ekonomi nasional masih terpantau stabil meskipun harga BBM global mengalami fluktuasi.
"Kita terus memonitor, sampai detik ini belum ada kesimpulan. Laporan ekonomi berjalan masih normal meskipun fluktuasi harga BBM naik turun dramatis. Saya mendukung langkah-langkah pemerintah untuk mengambil tindakan antisipatif," kata Cak Imin.
Salah satu langkah yang ia usulkan adalah penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pegawai negeri sipil. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi kemacetan di Jakarta yang selama ini menyebabkan pemborosan konsumsi BBM.
"Jakarta macet itu BBM yang terbuang. Padahal kalau konflik tidak segera berhenti, harga BBM bisa naik. Salah satu cara menguranginya adalah dengan PNS WFH atau membatasi yang bekerja di kantor. Tapi ini hanya usulan saya sebagai upaya pengurangan BBM," ujarnya.
Selain itu, Muhaimin juga mendorong penghematan penggunaan listrik di kantor-kantor pemerintah. Ia mengingatkan agar penggunaan pendingin ruangan (AC) dan lampu dapat dikurangi sebagai bagian dari langkah efisiensi energi.
"Hemat listrik termasuk di kantor-kantor. Lampu-lampu dikurangi, AC juga dikurangi. Semua efisiensi agar penggunaan bahan bakar tidak berlebihan," kata Imin.
Ia menambahkan sebagian besar kebutuhan BBM Indonesia masih berasal dari impor sehingga pemborosan energi dapat berdampak pada meningkatnya beban subsidi dan anggaran negara.
"BBM kita banyak impor. Kalau pemakaian tidak efisien, subsidi akan membengkak dan APBN juga akan terbebani," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan konflik di Timur Tengah harus menjadi peringatan bagi Indonesia untuk mulai melakukan langkah penghematan energi, termasuk konsumsi BBM dan kemungkinan penerapan kebijakan kerja dari rumah.
Sebagai perbandingan, Prabowo mencontohkan langkah yang dilakukan pemerintah Pakistan dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Negara tersebut menerapkan kebijakan kerja dari rumah hingga 50 persen bagi pegawai pemerintah dan swasta serta mengurangi hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga melakukan sejumlah langkah penghematan lain, seperti pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen, pengurangan penggunaan BBM kendaraan pemerintah, pembatasan kendaraan dinas, serta penghentian beberapa belanja pemerintah, termasuk pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.
