JAKARTA, KOMPAS – Pembiayaan negara tengah menghadapi beban ganda. Risiko ini datang dari meningkatnya jumlah penarikan utang luar negeri serta kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara atau SBN. Di sisi lain, ketahanan eksternal pun kembali diuji seiring dengan melemahnya nilai tukar.
Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), posisi utang utang luar negeri Indonesia (ULN) pada Januari 2026 tercatat 434,7 miliar dolar AS atau setara Rp 7.369 triliun, meningkat 1,7 persen secara tahunan. Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik.
Pada periode yang sama, posisi ULN pemerintah tercatat 216,3 miliar dolar AS atau setara Rp 3.667 triliun, naik 5,6 persen secara tahunan. Kenaikan ini dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri, serta masuknya aliran modal asing pada SBN internasional.
Di sisi lain, posisi ULN swasta tercatat 193 miliar dolar AS atau setara Rp 3.272 triliun pada Januari 2026. Angka ini turun sebesar turun 0,7 persen, lebih dalam dibanding periode Desember 2025 yang turun 0,2 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede berpendapat, kenaikan ULN Indonesia tersebut masih belum mengkhawatirkan. Alasannya, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) turun menjadi 29,6 persen. Sementara, porsi utang jangka panjang terjaga mencapai 85,6 persen dari total ULN.
“Masalah utamanya bukan sekadar utangnya bertambah, melainkan tambahan pembiayaan itu terjadi pada saat pasar meminta imbal hasil lebih tinggi,” katanya saat dihubungi pada Senin (16/3/2026).
Tambahan beban pembiyaan itu terefleksikan dari tingkat imbal hasil SBN. Dalam dua bulan terakhir, imbal hasil SBN tenor 10 tahun meningkat 51 basis poin, dari 6,31 persen pada 20 Januari 2026 menjadi 6,82 persen pada 13 Maret 2026.
Pada saat yang sama, karena kewajiban dalam mata uang asing ikut bertambah, pelemahan rupiah akan membuat beban pembayaran dalam rupiah terasa lebih berat.
Menurut Josua, kombinasi tersebut dapat mengakibatkan biaya pembiayaan pemerintah cenderung meningkat. Apalagi, beban bunga ke depan berisiko kian membengkak. Kondisi ini akan mempersempit ruang fiskal pemerintah.
“Pada saat yang sama, karena kewajiban dalam mata uang asing ikut bertambah, pelemahan rupiah akan membuat beban pembayaran dalam rupiah terasa lebih berat,” ujarnya.
Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Senin (16/3/2026) ditutup di level Rp 16.990 per dolar AS. Secara tahun kalender berjalan, rupiah telah terdepresiasi 1,61 persen.
Pelemahan nilai tukar tersebut memberikan tekanan terhadap ketahanan eksternal. Tekanan pun berisiko semakin kuat apabila harga minyak dunia terus melonjak seiring konflik geopolitik yang berkepanjangan.
“Selama cadangan devisa tetap tebal, defisit transaksi berjalan tetap rendah, dan pemerintah mampu menjaga arah fiskal yang meyakinkan, Indonesia masih punya daya tahan. Tetapi bila imbal hasil SBN terus naik, rupiah terus melemah, dan harga energi bertahan tinggi, tekanan pada pembiayaan negara dan sektor eksternal akan ikut membesar,” tutur Josua.
Meski demikian, ia menilai, ketahanan eksternal Indonesia saat ini masih cukup baik ditopang oleh tetap tingginya cadangan devisa di level 154,6 miliar dolar AS. Selain itu, defisit transaksi berjalan sepanjang 2025 juga masih terjaga rendah, yakni defisit 0,1 persen dari PDB.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan simulasi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 setelah perubahan asumsi makro. Dalam hal ini, pemerintah membuat tiga skenario fiskal dengan defisit di atas 3 persen terhadap PDB. Mengingat ini melampaui plafon ketentuan undang-undang, pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Kompas.id, 13/3/2026).
Skenario fiskal itu mempertimbangkan kenaikan harga minyak, pelemahan kurs rupiah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan risiko kenaikan imbal hasil SBN. Ketiga skenario itu meliputi skenario optimistis dengan defisit 3,18 persen, skenario moderat dengan defisit 3,53 persen, serta skenario pesimistis dengan defisit 4,06 persen.
Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, berpendapat, ketahanan fiskal Indonesia pada 2026 yang berdasar pada kinerja 2025 sebenarnya sudah cukup rentan sebelum terjadinya perang. Ini dipengaruhi oleh anjloknya pendapatan negara pada 2025 serta membengkaknya belanja negara.
“Pilihan pelebaran defisit akan mendongkrak rasio utang atas PDB, rasio beban pembayaran utang, dan rasio beban pembayaran bunga utang. Alokasi pembayaran bunga utang sebesar Rp 599 triliun pun kemungkinan akan terlampaui, mengingat kenaikan yield SBN dan pelemahan kurs,” kata Awalil.
Risiko pelebaran defisit memang harus diatasi dengan menambah pembiayaan utang. Namun, kebutuhan pembiayaan utang tersebut tidak cukup hanya mengandalkan domestik, baik dari perbankan, dana pensiun, asuransi, maupun individu.
Berdasarkan perhitungannya merujuk Nota Keuangan dan RAPBN 2026, setiap kenaikan harga minyak (ICP) 1 dolar AS per barel akan memperlebar defisit sebesar Rp 6,8 triliun. Di sisi lain, setiap pelemahan kurs sebesar Rp 100 akan menambah defisit Rp 0,8 triliun.
Ia menambahkan, Indonesia juga tengah mengahadpi risiko lain berupa penurunan peringkat kredit dari lembaga pemeringkat internasional. Dalam hal ini, lembaga pemeringkat internasional menyoroti aspek kebijakan fiskal yang dinilai kurang disiplin serta tingginya rasio pembayaran bunga utang.
Menurutnya, risiko pelebaran defisit memang harus diatasi dengan menambah pembiayaan utang. Namun, kebutuhan pembiayaan utang tersebut tidak cukup hanya mengandalkan domestik, baik dari perbankan, dana pensiun, asuransi, maupun individu.
Sebaliknya, investor asing saat ini cenderung bersikap wait and see lantaran mempertimbangkan kondisi global. Dengan demikian, rencana menambah pembiayaan utang neto APBN sebesar Rp 832 triliun hanya bisa mengandalkan peran dari BI.
“Ketika BI terpaksa menyerap SBN jauh lebih banyak lagi, maka berbagai komplikasi dalam artian buruk bisa terjadi. Sakitnya kondisi fiskal sangat mungkin menular kepada tidak sehatnya kondisi moneter dan industri keuangan secara keseluruhan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, ULN merupakan salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN. Maka dari itu, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel.
Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, BI bersama dengan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” katanya dalam siaran pers.
