Pemerintah menegaskan tidak akan melonggarkan batas defisit APBN 2026 meski ketidakpastian global terus meningkat akibat konflik geopolitik. Fokusnya adalah optimalisasi dan efisiensi belanja kementerian dan lembaga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai memimpin Rapat Koordinasi Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran di kantornya, Jakarta, Senin (16/3/2026).
"Dalam kesempatan tersebut kita juga menyiapkan langkah optimalisasi dan efisiensi anggaran," kata Airlangga dikutip dari ANTARA.
Airlangga menyebut rapat ini menindaklanjuti arahan langsung dari Presiden.
"Pemerintah memilih fokus pada optimalisasi anggaran melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga," katanya, merujuk pada instruksi Prabowo untuk menjaga defisit di angka 3 persen.
Rapat dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Selain Airlangga, hadir pula mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai skenario fiskal untuk mengantisipasi kemungkinan konflik global yang berlangsung lebih lama dari perkiraan. Pemantauan situasi global dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan fiskal yang lebih jauh.
Langkah efisiensi yang sedang dimatangkan ini mencakup rencana penyesuaian kembali anggaran pada belanja kementerian dan lembaga. Pemerintah memastikan program prioritas tetap berjalan meski anggaran diefisienkan.
Sekretariat Kabinet mengumumkan rapat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga efektivitas penggunaan anggaran di tengah dinamika global yang terus berubah.
Teddy Indra Wijaya hadir mewakili Setkab dalam pertemuan lintas kementerian tersebut.
Baca Juga: Soal Perppu Pelebaran Defisit APBN, Purbaya: Belum Keliatan, Anggaran Masih Aman
Langkah efisiensi anggaran ini sejalan dengan yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut pemangkasan akan difokuskan pada Anggaran Biaya Tambahan kementerian dan lembaga.
Keduanya bergerak dalam kerangka yang sama: menjaga defisit tetap di bawah 3 persen tanpa mengubah arsitektur anggaran secara menyeluruh.
