Jakarta, CNBC Indonesia - Kelompok pejuang Palestina, Hamas, dilaporkan telah melangsungkan pembicaraan perdana dengan Board of Peace (BoP) bentukan Amerika Serikat (AS) di tengah krisis yang semakin meruncing. Pertemuan ini dilaporkan terjadi pada pekan lalu, di saat rencana rekonstruksi pascaperang Gaza mulai goyah akibat ketegangan perang dengan Iran dan serangan Israel yang tak kunjung berhenti di wilayah kantong tersebut.
Menurut laporan Reuters yang mengutip sumber-sumber terkait, pertemuan antara Hamas dan Dewan Perdamaian berlangsung akhir pekan lalu di lokasi yang dirahasiakan di kawasan Timur Tengah. Fokus utama diskusi adalah untuk menyelamatkan elemen-elemen inisiatif Trump, termasuk gencatan senjata jangka panjang dan program rekonstruksi yang diawasi langsung oleh dewan tersebut.
Hamas dilaporkan menggunakan kesempatan pertemuan tersebut untuk menuntut pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza dengan Mesir yang ditutup oleh Israel setelah serangan udara terhadap Iran. Kelompok tersebut memberikan peringatan keras bahwa jika Rafah tetap ditutup dan akses kemanusiaan tidak dipulihkan, mereka akan menarik diri dari perjanjian gencatan senjata yang ada.
"Jika Rafah tetap tertutup dan akses kemanusiaan tidak dipulihkan, kami bisa saja meninggalkan kesepakatan gencatan senjata," tulis laporan tersebut mengutip peringatan dari pihak Hamas.
Meskipun gencatan senjata formal telah mengakhiri perang dua tahun Israel di Gaza pada Oktober lalu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terpantau terus melakukan serangan mematikan. Setidaknya 12 orang, termasuk anak-anak, dilaporkan tewas dalam serangan pada hari Minggu kemarin, menambah jumlah korban jiwa pasca-gencatan senjata menjadi lebih dari 600 orang.
Berdasarkan data dari pejabat kesehatan di wilayah kantong tersebut, total angka kematian secara keseluruhan kini telah melampaui 72.000 jiwa. Perang Gaza sendiri meletus setelah militan yang dipimpin Hamas menyerang Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang.
Israel kemudian membalas dengan kampanye udara dan darat besar-besaran serta blokade total yang membatasi pasokan makanan, bahan bakar, dan medis secara ekstrem. Tindakan ini memicu tuduhan genosida di panggung internasional terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Board of Peace sendiri merupakan badan internasional yang resmi dibentuk pada pertengahan Januari lalu sebagai bagian dari peta jalan damai Gaza yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump. Lembaga ini diisi oleh tokoh-tokoh bisnis dan pejabat dari berbagai negara, meskipun banyak kritikus mempertanyakan mandatnya serta absennya representasi politik resmi dari pihak Palestina.
Aktivitas dewan tersebut sebagian besar terhenti dalam beberapa pekan terakhir karena negara-negara anggota Muslim menyuarakan kemarahan atas pemboman AS-Israel terhadap Iran. Hal ini memicu perdebatan sengit di internal anggota mengenai apakah mereka akan tetap terlibat dalam misi tersebut atau menarik diri sepenuhnya.
Pada pertemuan perdananya bulan lalu, BoP, yang didorong Donald Trump, telah menjanjikan dana lebih dari US$ 7 miliar atau sekitar Rp 110 triliun untuk membangun kembali Gaza. Selain itu, mereka berjanji untuk mengerahkan ribuan personel ke dalam pasukan stabilisasi dan polisi internasional di wilayah tersebut.
Sejauh ini, lebih dari dua lusin negara telah resmi bergabung dengan dewan tersebut, namun negara-negara besar Barat sebagian besar menolak keanggotaan penuh. Di sisi lain, Rusia belum bergabung secara formal tetapi menyatakan telah menerima undangan dan sedang mempelajari proposal tersebut secara mendalam.
(tps/tps) Add as a preferred
source on Google
