Waketum Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar PNS bekerja dari rumah atau work from home (WFH) imbas konflik Timur Tengah. Doli menilai usulan tersebut perlu dipertimbangkan dengan matang.
"Secara umum, saya melihat usulan itu bagus saja. Intinya kan soal penghematan yang harus dilakukan dalam menghadapi kemungkinan potensi krisis ekonomi. Kita memang harus mulai mengantisipasi segala kemungkinan krisis yang akan terjadi," kata Doli kepada wartawan, Senin (16/3/2026).
Meski begitu, Doli mengingatkan agar kebijakan WFH bagi PNS tak mengganggu pelayanan publik. Sebab, menurutnya, tugas PNS sangat erat dengan layanan kepada masyarakat.
"Namun untuk usul agar PNS untuk WFH perlu dipertimbangkan matang terlebih dahulu," ujarnya.
"Pertama, PNS erat kaitannya dengan pekerjaan pelayanan publik. Jangan sampai gara-gara penghematan yang tidak terukur, urusan melayani masyarakat jadi terbengkalai," sambungnya.
Doli mengatakan jika kebijakan WFH diterapkan, pemerintah perlu memetakan terlebih dahulu jenis pekerjaan dari tugas PNS yang memungkinkan dilakukan dari rumah.
"Kalaupun ada kebijakan WFH, harus dipetakan, cluster kerja PNS di bidang apa saja yang bisa diterapkan," ujarnya.
Selain itu, dia menilai pemerintah juga perlu menyiapkan sistem kerja yang jelas. Hal tersebut, kata dia, mencakup model penugasan, target atau capaian kerja, hingga mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pengawasan.
"Kedua, harus dipersiapkan sistem kerjanya, mulai dari model penugasan, target/capaian, mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pengawasannya," tuturnya.
Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH kepada PNS. Dia mengatakan hal itu dapat menjadi upaya ini efisiensi bahan bakar minyak (BBM) di tengah potensi dampak ekonomi perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran di Timur Tengah.
"Jakarta macet itu BBM yang terbuang, padahal BBM perang kalau tidak segera berhenti akan naik harganya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang PNS WFH, membatasi yang bekerja. Tapi ini hanya usulan saya. Usulan saya sebagai wujud pengurangan BBM," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakpus, Minggu (15/3).
Cak Imin mengusulkan efisiensi penggunaan energi di gedung kantor. Dia memerintahkan kantor DPP PKB melakukan hal tersebut.
(amw/whn)
