JAKARTA, DISWAY.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menekan jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) di daerah untuk segera menuntaskan tumpukan berkas layanan pertanahan yang masih tertunda.
Ossy menargetkan penurunan signifikan backlog layanan pertanahan sebelum akhir Maret 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pertanahan.
Instruksi tersebut disampaikan saat memimpin rapat evaluasi secara daring bersama Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) dari berbagai daerah pada Jumat (13/3/2026).
BACA JUGA:ATR/BPN Terbitkan Permen Kearsipan 2026, Pengelolaan Arsip Diperkuat
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Pimpinan yang sebelumnya membahas persoalan Penerimaan Diterima di Muka (PDDM) serta percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan.
Ossy menegaskan bahwa percepatan penyelesaian berkas bukan sekadar target administratif, tetapi merupakan komitmen pemerintah untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat.
“Kita sudah bekerja sejak Oktober lalu untuk menuntaskan berkas yang tertunda. Sisa backlog harus terus ditekan dan diselesaikan secara progresif menjelang akhir Maret 2026,” ujar Ossy.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, sebagian besar layanan pertanahan nasional bertumpu pada sejumlah layanan utama, seperti pengukuran dan pemetaan kadastral, pemecahan bidang tanah, pendaftaran tanah pertama kali, pengurusan Sertipikat Hak Milik (SHM), peralihan hak melalui jual beli, hingga pengajuan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh badan hukum.
Melalui pemetaan data oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), pemerintah telah mengidentifikasi layanan yang paling banyak menyumbang antrean berkas. Tiga layanan yang menjadi fokus utama percepatan yakni pengukuran dan pemetaan kadastral, pemecahan bidang tanah, serta pendaftaran tanah pertama kali.
BACA JUGA:Pramono Targetkan RDF Rorotan Olah Sampah 1.000 Ton Per Hari, Kurangi Beban Bantargebang
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengingatkan pentingnya sinkronisasi data antara sistem digital GeoKKP dengan kondisi fisik dokumen di lapangan.
Menurutnya, jika dalam sistem tercatat dokumen sudah diserahkan kepada masyarakat tetapi secara fisik masih berada di kantor, maka layanan tersebut belum benar-benar dinyatakan selesai.
Karena itu, ia meminta pimpinan kantor wilayah dan kantor pertanahan di daerah memastikan akurasi data agar pelayanan pertanahan berjalan transparan dan akuntabel.
