Pemerintah tengah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) terkait penghematan BBM dan gas sebagai langkah efisiensi energi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan aturan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan di internal pemerintah.
“Ini ada (juknis), kita lagi dalam proses pembahasan,” kata Yuliot dalam peninjauan kesiapan infrastruktur energi di FT Padalarang, Jawa Barat, Senin (16/3).
Ia menjelaskan, salah satu langkah efisiensi yang akan dilakukan adalah mengevaluasi penggunaan BBM pada pembangkit listrik. Selain itu, pemerintah juga akan meninjau pemanfaatan gas untuk memastikan penggunaan energi lebih efisien.
“Jadi untuk arahan dari Presiden Prabowo, kita melakukan efisiensi yang pertama itu adalah kita melihat bagaimana penggunaan BBM yang untuk pembangkit-pembangkit kita lakukan evaluasi, juga penggunaan gas ini kita juga evaluasi bagaimana efisiensi bisa dilakukan,” jelas Yuliot.
Selain sektor pembangkit, evaluasi juga akan dilakukan dari sisi operasional berbagai kegiatan yang menggunakan energi.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai mempertimbangkan alternatif sumber impor energi di luar Timur Tengah seiring meningkatnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.
Saat ini, sekitar 20 persen impor bahan bakar Indonesia melewati Selat Hormuz. Untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan, pemerintah menjajaki peluang impor dari Amerika Serikat. Namun, proses tersebut masih dalam tahap negosiasi.
“Tentu yang dari Amerika ini kan kita bisa melihat adalah operator-operator minyak dari Amerika di antaranya itu adalah ada Exxon Mobil, kemudian ada Chevron yang mereka beroperasi secara global yang kita mengharapkan mereka juga bisa menyuplai BBM kita baik crude maupun BBM jadi,” ujarnya.
“Ini dalam tahap penyelesaian negosiasi dan juga negara suplainya dari mana,” lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga meminta para menteri koordinator membahas berbagai opsi efisiensi energi, termasuk kemungkinan pembatasan mobilitas aparatur negara seperti yang pernah diterapkan saat pandemi COVID-19.
"Ini saya minta dibicarakan nanti, ya, mungkin oleh menko-menko nanti, berapa hari ini kita lihat, kita pikirkan, dulu kita atasi COVID berhasil kita dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," kata Prabowo.
