Sekjen PKB sekaligus Anggota Komisi XI DPR Hasanuddin Wahid (Cak Udin) menanggapi wacana pemotongan gaji menteri dan DPR sebagai upaya menghadapi situasi konflik di Timur Tengah. Cak Udin mengatakan partainya mendukung penuh kebijakan pemerintah.
"Untuk negara, apa yang tidak kita berikan dan dukung. PKB dengan suka cita mendukung penuh kebijakan presiden dalam menghadapi dampak konflik Timur Tengah," kata Cak Udin kepada wartawan, Senin (16/3/2026).
"Baik itu berupa pemotongan gaji pejabat eksekutif dan lagislatif di semua tingkatan atao kebijakan lain seperti WFH bagi ASN maupun karyawan swasta," sambungnya.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah bekerja keras untuk mengantisipasi dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari konflik di Timur Tengah. Khususnya, dampak terhadap kondisi ekonomi dan energi di dalam negeri.
"Kita yakin, pemerintah pasti sedang bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mengatasi dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari konflik Timteng," ujarnya.
Meski begitu, dia mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah dilakukan secara komprehensif. Selain itu, Cak Udin juga mewanti-wanti agar tak ada kebijakan yang memberatkan masyarakat.
"Kami berharap semua kebijakan pemerintah yg ditempuh harus komprehensif, memperhitungkan dan mempertimbangkan semua aspek dan utamanya tidak akan memberatkan rakyat, justru akan membantu serta memudahkan rakyat," tuturnya.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan beberapa negara telah melakukan langkah-langkah adaptif dalam menghadapi situasi konflik di Asia Barat atau Timur Tengah. Prabowo kemudian mencontohkan Pakistan yang turut memotong gaji anggota kabinet dan anggota parlemen.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Prabowo menegaskan pemerintah tidak bisa memastikan situasi aman tanpa melakukan langkah-langkah proaktif.
Prabowo mengatakan Pakistan menerapkan work from home bagi pemerintahan dan swasta. Hari kerja juga dipotong menjadi empat hari.
"Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari," katanya.
Prabowo melanjutkan, Pakistan juga memotong gaji menteri-menteri dan anggota DPR. Penyesuaian anggaran tersebut digunakan untuk membantu masyarakat lemah.
(amw/gbr)
