Beberapa tahun terakhir, sistem perdagangan global mengalami tekanan yang semakin kuat dan volatil. Perang dagang Amerika Serikat (AS)-China, kebijakan tarif sepihak, dan melemahnya institusi global seperti World Trade Organization (WTO) telah mendorong fragmentasi ekonomi internasional.
Sebagai contoh, meskipun Mahkamah Agung AS telah membatalkan dan menyatakan bahwa tarif resiprokal Trump adalah ilegal pada 20 Februari, pemerintahan Trump tetap memperluas dan membuka penyelidikan perdagangan terhadap China, Meksiko, Uni Eropa, dan sejumlah negara lain menggunakan aturan Section 301 dari Trade Act 1974.
Di tengah situasi tersebut, perjanjian perdagangan regional berstandar tinggi kembali memperoleh relevansi strategis. Salah satunya adalah Trans-Pacific Partnership (TPP) yang kini berubah menjadi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), sebuah perjanjian yang awalnya dirancang sebagai alat Amerika Serikat untuk mengimbangi pengaruh ekonomi China di Asia-Pasifik.
Namun, dinamika global yang berubah justru menghadirkan ironi baru: China kini mengajukan diri untuk bergabung ke dalam perjanjian yang dulu dibuat untuk membatasi ruang geraknya. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan: Mengapa China kini ingin bergabung dengan CPTPP?
Sejak awal, TPP dirancang bukan hanya sebagai proyek liberalisasi perdagangan, melainkan juga sebagai instrumen geopolitik yang dipromosikan Singapura dan AS pada era Presiden Barack Obama dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada 2016 untuk membentuk arsitektur ekonomi kawasan yang dapat membatasi dominasi China dalam perdagangan Asia-Pasifik.
Standar tinggi terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN), subsidi, tenaga kerja, dan perdagangan digital dimaksudkan untuk menciptakan “aturan main” yang sulit diikuti oleh model ekonomi negara-sentris seperti China.
Namun, setelah Amerika Serikat menarik diri pada 2017, perjanjian tersebut bertransformasi menjadi CPTPP dan tetap bertahan sebagai salah satu pakta perdagangan paling ambisius di dunia. Dalam konteks inilah, pengajuan aksesi China menjadi sinyal penting perubahan lanskap kekuatan global.
Langkah Beijing untuk masuk CPTPP tidak dapat dilepaskan dari eskalasi perang dagang dengan Amerika Serikat. Kebijakan tarif tinggi sejak era Donald Trump telah meningkatkan ketidakpastian perdagangan global dan menekan sektor manufaktur China yang bergantung pada ekspor.
Setelah meredanya tekanan akibat pandemi COVID-19, China kembali menghadapi tekanan eksternal ketika Amerika Serikat pada April 2025 mengumumkan kebijakan “liberation day tariffs” yang menaikkan tarif impor terhadap produk China hingga 34%, bahkan disertai ancaman kenaikan hingga 145% pada sektor tertentu.
Dampak kebijakan tersebut langsung dirasakan oleh industri manufaktur berorientasi ekspor, seperti elektronik, otomotif, dan tekstil karena meningkatnya biaya produksi serta semakin terbatasnya akses ke pasar Amerika Serikat.
Data dari Lou menunjukkan bahwa meskipun nilai perdagangan China sempat turun 0,96% pada 2019, pada 2022 total perdagangan negara tersebut mencapai rekor sekitar USD 6,25 triliun, sementara surplus perdagangan China dengan Amerika Serikat menurun 28,6% pada 2024.
Oleh karena itu, CPTPP dipandang oleh China sebagai alternatif untuk mendiversifikasi pasar, mengamankan rantai pasok regional, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah lingkungan global yang semakin proteksionis.
Namun, kepentingan China dalam CPTPP tidak berhenti pada aspek ekonomi semata. Dimensi politik juga memainkan peran krusial, terutama terkait isu Taiwan. Potensi bergabungnya Taiwan ke dalam CPTPP membawa makna simbolik yang besar karena menyangkut legitimasi internasional.
Keanggotaan Taiwan dalam perjanjian perdagangan berstandar tinggi berpotensi dipersepsikan China sebagai tantangan terhadap prinsip One China Policy. Oleh karena itu, pengajuan keanggotaan China dapat dibaca sebagai langkah pre-emptive untuk membatasi ruang politik Taiwan melalui mekanisme ekonomi, bukan tekanan militer.
Merujuk pada dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengajuan aksesi China ke CPTPP mencerminkan perubahan mendasar dalam arsitektur perdagangan global yang semakin sarat kepentingan geopolitik. Perjanjian yang awalnya dirancang untuk mengimbangi China kini justru berpotensi menjadi saluran ekspansi pengaruhnya.
Bagi kawasan Asia-Pasifik, CPTPP bukan lagi sekadar forum ekonomi, melainkan juga arena persaingan pengaruh geopolitik di kawasan. Dalam konteks ini, strategi China untuk bergabung dengan CPTPP tidak hanya didorong oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh upaya mempertahankan posisi strategisnya di tengah rivalitas dengan AS dan dinamika isu kedaulatan terkait Taiwan.
