Matamata.com - Komisi III DPR RI mengutuk keras aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. DPR menilai serangan tersebut merupakan bentuk resistensi atau perlawanan terhadap komitmen penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa dalam masa pemerintahannya, Presiden Prabowo berkomitmen penuh untuk memaksimalkan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM. Hal ini disampaikan sebagai kesimpulan rapat khusus Komisi III menanggapi kasus yang menimpa Andrie Yunus.
"Kami prihatin dan mengecam keras aksi penyiraman air keras tersebut. Ini bukan sekadar kriminal biasa, melainkan kejahatan terhadap demokrasi," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3).
Habiburokhman menekankan bahwa sebagai pembela HAM, Andrie Yunus wajib mendapatkan hak perlindungan penuh sesuai hukum nasional maupun internasional yang berlaku di Indonesia.
Terkait pemulihan korban, Komisi III meminta Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk menjamin seluruh biaya pengobatan dan rehabilitasi Andrie Yunus secara maksimal. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta segera turun tangan.
"Kami meminta LPSK berkoordinasi untuk memberikan perlindungan khusus kepada Andrie Yunus beserta keluarga dan organisasinya. Ini penting untuk menjamin keamanan agar tidak terjadi kekerasan susulan," tambahnya.
Peristiwa nahas ini menimpa Andrie Yunus pada Kamis (12/3) malam sekitar pukul 23.37 WIB. Saat itu, ia sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salemba I, Jakarta Pusat, usai menghadiri rekaman siniar (podcast) di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Siniar tersebut diketahui membahas isu sensitif mengenai militerisme dan uji materi Undang-Undang TNI. Akibat serangan orang tidak dikenal (OTK) tersebut, Andrie mengalami luka bakar di bagian tangan dan kaki, serta mengalami gangguan pada penglihatannya. (Antara)
