JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan, pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, dapat menjadi salah satu opsi pengetatan fiskal untuk menjaga kondisi keuangan negara.
Menurut Herman, pemerintah memang perlu menyiapkan berbagai langkah antisipasi di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik di Timur Tengah, akibat penyerangan Iran oleh AS dan Amerika Serikat.
“Dalam situasi tertentu kita harus siap dengan berbagai opsi pengetatan fiskal, termasuk pemotongan alokasi belanja pegawai tidak kecuali gaji menteri dan anggota DPR,” ujar Herman, saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/3/2026).
Namun, Anggota Komisi VI DPR I itu menegaskan bahwa pengetatan anggaran harus diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama dalam melindungi daya beli masyarakat.
Baca juga: Golkar Sebut jika Negara Membutuhkan, Menteri-Anggota DPR Kadernya Siap Dipotong Gaji
Pemerintah, lanjut Herman, memiliki berbagai pilihan kebijakan dalam merespons dampak ekonomi global.
Untuk itu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menentukan langkah terbaik.
“Oleh karena itu kami serahkan kepada presiden untuk melahirkan skenario terbaik dalam mengantisipasi dampak akibat konflik di timur tengah,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti langkah pemerintah Pakistan dalam menekan pengeluaran negara di tengah gejolak global, termasuk akibat konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.
Prabowo menyebut, Pakistan menerapkan berbagai kebijakan penghematan, mulai dari pemotongan gaji menteri hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
Dia menilai, kebijakan tersebut dapat menjadi contoh yang patut dikaji Indonesia, terutama ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Baca juga: Prabowo Ungkit Pakistan Potong Gaji Anggota DPR dan Menteri Imbas Perang AS-Iran
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas langkah mitigasi untuk menghadapi dampak konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi global.
Prabowo juga menyoroti kebijakan penghematan yang diterapkan pemerintah Pakistan, termasuk pemotongan gaji pejabat tinggi negara.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo.
Dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
