Pantau - Badan Gizi Nasional melakukan inspeksi mendadak terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Inspeksi tersebut dilakukan untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap aman, sehat, serta sesuai dengan kebutuhan anak dan ketentuan yang berlaku.
Tenaga Ahli Waka III Badan Gizi Nasional Dian Islamiati Fatwa mengatakan sidak dilakukan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program di lapangan.
Fasilitas Dapur Dinilai Tidak Memenuhi StandarDalam inspeksi tersebut tim menemukan hampir seluruh fasilitas serta sarana dan prasarana dapur tidak memenuhi standar operasional.
Salah satu temuan adalah lokasi tempat pencucian ompreng yang berada berdekatan dengan toilet sehingga berpotensi menimbulkan risiko kebersihan makanan.
Selain itu plafon dapur tidak menggunakan bahan tahan air atau waterproof.
Lantai dapur juga tidak dilapisi epoksi secara baik sesuai standar kebersihan dapur.
Beberapa ruangan di dapur tersebut juga tidak dilengkapi pendingin ruangan atau AC.
Di dapur juga terdapat kipas angin yang dinilai berpotensi menyebabkan debu jatuh ke makanan saat proses memasak.
Tim juga menemukan kondisi dinding dapur yang sudah berjamur.
Berpotensi DisuspensiBerdasarkan kondisi tersebut dapur dinilai belum layak untuk tetap beroperasi.
Pihak Badan Gizi Nasional menilai dapur tersebut seharusnya ditutup karena fasilitas yang tersedia belum memadai.
Jika tetap beroperasi kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan penerima manfaat program makanan bergizi.
Badan Gizi Nasional menyatakan dapur tersebut kemungkinan akan disuspensi atau dihentikan sementara.
Tim juga menyoroti bahwa kepala dapur tersebut merupakan Koordinator Kecamatan di wilayah Praya.
Sebagai koordinator yang bersangkutan dinilai seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi dapur lainnya.
Badan Gizi Nasional juga akan melakukan evaluasi terhadap koordinator tersebut karena berasal dari internal lembaga.
Pihak Badan Gizi Nasional menilai koordinator tersebut seharusnya mampu menilai komponen yang berpotensi membahayakan makanan yang akan didistribusikan.
