Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan setelah terjadi keterlambatan distribusi paket dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga malam hari yang menjadi sorotan publik di media sosial.
Kedua SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya yakni SPPG Kota Makassar Biringkanaya Sudiang 2 di Makassar dan SPPG Pangkajene dan Kepulauan Bungoro Samalewa 1 di Pangkajene dan Kepulauan.
Penghentian sementara operasional tersebut mulai berlaku pada 16 Maret 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan, sembari menunggu hasil investigasi lebih lanjut dari BGN.
Langkah ini diambil setelah BGN menerima laporan pengaduan masyarakat dan melakukan investigasi awal terhadap dugaan kelalaian dalam proses pengendalian mutu (quality control/QC) serta kesiapan operasional distribusi di lapangan.
Berdasarkan hasil pemantauan awal, ditemukan adanya ketidaksiapan bahan baku serta proses pengemasan yang tidak berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pengiriman paket MBG kepada sejumlah sekolah penerima manfaat, bahkan dalam salah satu kejadian distribusi baru dilakukan hingga malam hari.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan pihaknya memandang serius setiap gangguan dalam pelaksanaan program MBG karena menyangkut pelayanan langsung kepada para siswa penerima manfaat.
“Program MBG adalah program strategis negara yang menyangkut kepercayaan masyarakat. Karena itu setiap pelaksana di lapangan wajib menjalankan SOP secara disiplin, terutama dalam aspek keamanan pangan dan ketepatan distribusi,” ujar Nanik lewat rilisnya, Minggu (15/3/2026).
Dia menambahkan bahwa keterlambatan distribusi hingga malam hari tidak boleh kembali terjadi karena berpotensi mengganggu kualitas layanan kepada para penerima manfaat.
“Kami mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG terkait agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi, manajemen bahan baku, serta kesiapan operasional di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN Rudi Setiawan menjelaskan investigasi awal menemukan adanya kendala pasokan bahan baku dari pemasok yang berdampak pada proses pengemasan dan distribusi paket MBG ke sekolah-sekolah.
“Temuan awal menunjukkan proses pengendalian mutu serta persiapan distribusi belum dijalankan secara optimal, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman paket MBG kepada penerima manfaat,” kata Rudi.
Peristiwa tersebut sempat menjadi perhatian publik setelah video keluhan terkait keterlambatan distribusi paket MBG beredar luas di media sosial. Dalam salah satu kejadian, paket makanan bahkan tidak dapat diterima oleh pihak sekolah pada hari yang sama karena distribusi dilakukan setelah gerbang sekolah ditutup.
BGN memastikan paket makanan yang tidak dapat disalurkan pada hari kejadian tidak akan didistribusikan kembali jika berpotensi menurunkan kualitas. Sebagai gantinya, distribusi dilakukan kembali pada hari berikutnya dengan mengganti bahan makanan yang sudah tidak layak digunakan.
“Kami juga melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap pengelolaan SPPG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah,” tandas Rudi.
