KENAIKAN harga minyak dunia dinilai berpotensi memberi tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Jika lonjakan harga energi terjadi akibat eskalasi konflik geopolitik global, defisit anggaran diperkirakan dapat melebar hingga menembus di atas 6% dari produk domestik bruto (PDB).
Hal tersebut disampaikan ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance Didin S. Damanhuri dalam diskusi publik bertajuk Geopolitik Bergejolak, Harga Minyak Bergolak secara daring dikutip Minggu (15/3).
Ia menyebutkan, sejumlah skenario eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran dapat mendorong lonjakan harga minyak yang berimbas langsung pada beban subsidi energi Indonesia.
Baca juga : Purbaya Sebut Fiskal masih Aman dan Kuat di Tengah Gejolak Harga Minyak Dunia
Menurutnya, pada skenario pertama, harga minyak dunia dapat mencapai 100 dolar AS per barel apabila perang berakhir dengan serangan besar dari AS ke Iran. Dalam kondisi tersebut, kenaikan harga minyak akan meningkatkan beban subsidi energi yang selama ini menjadi salah satu komponen besar dalam APBN.
“Jika harga rata-rata minyak mencapai 100 dolar per barel, maka Indonesia akan mengalami tambahan beban subsidi yang besar sehingga defisit APBN bisa naik sekitar Rp240 triliun atau sekitar 4%,” jelasnya.
Sementara pada skenario kedua, perang diperkirakan berlangsung lebih lama, sekitar satu hingga satu setengah bulan, apabila serangan yang diluncurkan berhasil diintersepsi dan konflik terus berlanjut. Dalam kondisi tersebut, Iran diperkirakan dapat unggul dalam konflik, sementara harga minyak dunia berpotensi melonjak hingga 150 dolar AS per barel.
Baca juga : Harga Minyak Dunia Bisa Melambung, Pemerintah Disarankan Realokasi Anggaran
Jika skenario tersebut terjadi, beban subsidi energi diperkirakan melonjak hingga sekitar Rp544 triliun sehingga defisit APBN dapat berada pada kisaran 5% hingga 6%.
Adapun pada skenario ketiga, konflik diperkirakan berlangsung lebih lama lagi, bahkan bisa mencapai dua hingga lima bulan apabila Amerika Serikat dan Israel mengalami kerugian besar secara militer maupun politik. Kondisi itu dinilai dapat mendorong harga minyak dunia menembus kisaran 180 hingga 200 dolar AS per barel.
“Sehingga APBN subsidi-nya bisa naik sampai 824 triliun dengan deficit di atas 6% jadi mirip seperti kita saat COVID-19 lalu,” ungkap Didin.
Ia menilai pemerintah pada akhirnya harus menentukan kebijakan fiskal untuk menghadapi potensi tekanan tersebut. Ia menyinggung sinyal dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut adanya kemungkinan membuka ruang defisit APBN di atas 3%
“Apalagi menteri keuangan mengatakan akan membuka peluang untuk defisit di atas 3%,” katanya.
Menurut Didin, salah satu opsi kebijakan yang mungkin ditempuh pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna memperbolehkan pelebaran defisit 4% hingga 6% dari PDB.
Langkah tersebut, ungkapnya, berkaitan dengan upaya pemerintah untuk tetap melanjutkan sejumlah program prioritas, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menyebutkan anggaran program MBG pada APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp335 triliun, sementara program KDMP untuk pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp250 triliun.
Namun demikian, Didin mengingatkan keputusan memperlebar defisit melalui Perppu memiliki risiko besar terhadap stabilitas fiskal dan persepsi pasar. Ia menilai pelaksanaan program-program prioritas tersebut belum terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ia juga mengingatkan adanya potensi tekanan dari lembaga pemeringkat internasional serta pasar modal global apabila tata kelola APBN dinilai memburuk. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang kebijakan pelebaran defisit tersebut.
Menurutnya, alternatif lain adalah mempertahankan batas defisit di level 3% dengan menyesuaikan atau melakukan implementasi bertahap terhadap program-program prioritas pemerintah.
"Dengan pendekatan tersebut, tekanan fiskal dinilai dapat lebih terkendali," imbuhnya.
Didin menilai jika disiplin fiskal tetap dijaga dan transparansi pengelolaan APBN diperbaiki, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berpotensi dipertahankan di atas 5 persen. Namun, lanjutnya, jika kebijakan fiskal tidak dikelola dengan hati-hati, tekanan utang dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat semakin meningkat.
Dalam kesempatan sama, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai lonjakan harga minyak dunia berpotensi memberikan tekanan serius terhadap perekonomian Indonesia. Saat ini harga minyak global telah mendekati bahkan berpotensi menembus 100 dolar AS per barel apabila tren kenaikan terus berlanjut.
Menurut Rizal, kenaikan harga minyak tersebut akan meningkatkan tekanan inflasi energi. Kondisi ini juga berisiko memperlebar defisit fiskal bagi negara-negara net importir minyak, termasuk Indonesia. Selain itu, lonjakan harga energi berpotensi memicu gejolak pada nilai tukar serta pasar keuangan global yang pada akhirnya semakin membebani perekonomian negara pengimpor energi.
Ia menjelaskan, tekanan harga energi tidak hanya berdampak pada sektor fiskal, tetapi juga pada indikator makroekonomi lain, terutama kondisi rumah tangga. "Jika tidak diantisipasi secara tepat, situasi tersebut dapat menekan pertumbuhan ekonomi lebih dalam," ucapnya.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengambil kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat, khususnya melalui perlindungan sosial yang lebih presisi, stabilisasi harga, serta penguatan kebijakan untuk melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.
Rizal juga memaparkan skenario dampak kenaikan harga minyak terhadap pertumbuhan ekonomi. Selama harga minyak berada pada kisaran 70–80 dolar AS per barel, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih relatif stabil. Namun, jika harga naik ke kisaran 85–95 dolar AS per barel, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat terkoreksi sekitar 0,2%.
Risiko yang lebih besar muncul apabila harga minyak menembus 100 dolar AS per barel** atau lebih. Dalam kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi berpotensi tertekan sekitar 0,3% hingga 0,5%
Menurut Rizal, stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5% sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga inflasi tetap terkendali.
Lonjakan harga energi berpotensi menekan konsumsi rumah tangga sekaligus mengganggu stabilitas ekonomi, sehingga ruang kebijakan menjadi semakin sempit dan meningkatkan risiko terjadinya stagflasi. (H-3)
