Pantau - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI mendorong percepatan pengalihan pengelolaan operasional Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati kepada operator bandara nasional Angkasa Pura.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat sekaligus mengoptimalkan operasional bandara.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron mengatakan saat ini operasional Bandara Kertajati masih menjadi tanggungan pemerintah daerah dengan biaya cukup besar setiap tahun.
“Bandara Kertajati saat ini masih membebani pemerintah provinsi sekitar Rp100 miliar setiap tahun untuk biaya operasional,” kata Herman Khaeron.
Menurutnya pengalihan pengelolaan kepada Angkasa Pura diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional bandara.
Selain itu langkah tersebut juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Bandara Kertajati.
DPR Nilai Angkasa Pura Punya Pengalaman Kelola BandaraHerman menilai Angkasa Pura sebagai operator bandara nasional memiliki pengalaman dan jaringan yang lebih luas.
Dengan pengalaman tersebut Angkasa Pura diharapkan dapat meningkatkan intensitas penerbangan di Bandara Kertajati.
“Harapannya Angkasa Pura bisa menambah intensitas penerbangan sehingga biaya operasional dapat tertutupi,” ujarnya.
Optimalisasi Bandara Dinilai Dorong Pertumbuhan EkonomiHerman menjelaskan optimalisasi pengelolaan Bandara Kertajati tidak hanya penting untuk mengurangi tekanan terhadap APBD Jawa Barat.
Optimalisasi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Peningkatan aktivitas penerbangan dan konektivitas wilayah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.
Selain itu juga dapat memperkuat sektor perdagangan dan investasi di Jawa Barat dan sekitarnya.
Karena itu BAKN DPR RI menilai percepatan pengalihan pengelolaan operasional kepada operator profesional perlu segera direalisasikan.
Langkah tersebut diharapkan membuat Bandara Kertajati dapat berfungsi optimal sebagai infrastruktur strategis bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
