JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya, mendukung regulasi pembatasan akses teknologi untuk anak di bawah umur karena anak-anak tidak boleh diberi akses ke Artificial Intelligence (AI) tanpa pendampingan orang dewasa.
“Teknologi digital dan kecerdasan buatan adalah keniscayaan zaman. Namun, kita tidak boleh membiarkan anak-anak mengaksesnya tanpa batas dan tanpa pendampingan,” ujar Atalia lewat siaran persnya, Minggu (15/3/2026).
Baca juga: Urgensi Kehati-hatian Kebijakan Pembatasan Medsos bagi Anak-anak
Dia menilai aturan pemanfaatan akal imitasi serta Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) merupakan langkah progresif pemerintah.
Atalia justru berpandangan bahwa dua aturan itu cara pemerintah untuk memastikan teknologi dimanfaatkan secara sehat dan bertanggung jawab oleh generasi muda.
“Regulasi ini merupakan upaya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan tumbuh kembang anak,” ucap Atalia lagi.
Baca juga: KemenPPPA Sarankan Anak di Bawah Umur Main Game Tradisional Usai Terkena Pembatasan Medsos
Soal SKB tujuh menteriAturan pemanfaatan AI ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tujuh menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal.
Dalam SKB tersebut, pemerintah menegaskan pembatasan penggunaan AI generatif instan seperti ChatGPT, Gemini, maupun Claude bagi siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Baca juga: 7 Kementerian Tandatangani SKB Pemanfaatan dan Pembelajaran AI
Atalia menyatakan kebijakan ini bertujuan mencegah dampak negatif pada perkembangan kognitif anak, seperti brain rot atau penurunan kemampuan berpikir kritis akibat konsumsi konten digital pasif dan cognitive debt atau ketergantungan pada teknologi yang melemahkan kemampuan berpikir mandiri.
Menurut Atalia, anak-anak perlu belajar proses berpikir, bukan sekadar menerima jawaban instan dari mesin.
Baca juga: Pratikno: Siswa SD-SMA Tak Boleh Gunakan AI Seperti ChatGPT
Jika proses itu dilewati, generasi yang terbentuk berisiko cepat mendapatkan jawaban, tetapi lemah memahami persoalan.
Soal pembatasan akses medsosSementara itu, terkait pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagaimana diatur dalam PP TUNAS, pemerintah akan menertibkan akun anak-anak di berbagai platform media sosial, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Bigo Live, hingga Roblox.
Penertiban tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai 28 Maret 2026.
Menurut Atalia, larangan penggunaan media sosial bagi anak usia dini bertujuan untuk melindungi generasi emas dari ancaman digital.
“Paparan digital yang terlalu dini dapat berdampak pada kesehatan mental, pola tidur, kemampuan konsentrasi, bahkan relasi sosial anak. Karena itu negara perlu hadir untuk memastikan ruang digital tetap aman bagi mereka,” kata Atalia.
Bagi Atalia, regulasi saja tidak cukup tanpa dukungan keluarga dan lembaga pendidikan, karena orang tua dan guru tetap memegang peran utama dalam mendampingi anak menghadapi dunia digital.
