Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah mengubah nada pernyataannya terkait konflik militer antara Amerika Serikat dan Iran. Jika sebelumnya ia sempat menyatakan bahwa perang melawan Iran hampir berakhir, kini Trump menahan diri untuk memberikan prediksi tentang kapan konflik tersebut akan selesai.
Dalam pernyataan terbarunya kepada wartawan pada Sabtu, 14 Maret 2026, Trump mengatakan bahwa konflik tersebut dapat berlangsung selama masih dianggap perlu oleh pemerintah Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa Washington siap melanjutkan operasi militer sampai seluruh tujuan strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai.
“Saya tidak bisa memberi tahu Anda kapan itu akan berakhir. Saya punya perkiraan sendiri, tetapi konflik ini akan berlangsung selama diperlukan,” ujar Trump kepada wartawan.
Pernyataan tersebut berbeda dengan sikap yang ia tunjukkan beberapa hari sebelumnya. Pada 10 Maret 2026, dalam sebuah wawancara dengan CBS News yang kemudian dikutip oleh Reuters, Trump sempat mengatakan bahwa perang melawan Iran sebenarnya sudah “sangat hampir selesai”.
Dalam wawancara tersebut, ia menyebut bahwa militer Iran sudah kehilangan banyak kemampuan strategis. Trump bahkan mengklaim bahwa Iran tidak lagi memiliki kekuatan angkatan laut yang efektif, komunikasi militer yang stabil, maupun kekuatan udara yang memadai untuk melanjutkan konflik dalam jangka panjang.
“Saya pikir perang itu sudah hampir selesai. Mereka tidak punya angkatan laut, tidak ada komunikasi yang efektif, dan tidak memiliki angkatan udara yang kuat,” kata Trump saat itu.
Perubahan sikap tersebut menunjukkan bahwa situasi konflik di kawasan Timur Tengah masih sangat dinamis dan sulit diprediksi. Sejumlah analis hubungan internasional menilai bahwa perubahan retorika dari pemimpin politik sering terjadi ketika perkembangan di lapangan menunjukkan situasi yang lebih kompleks daripada perkiraan awal.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat tajam setelah operasi militer besar-besaran yang dilancarkan oleh Amerika Serikat bersama Israel pada 28 Februari 2026. Operasi tersebut menargetkan sejumlah fasilitas militer dan infrastruktur strategis Iran, termasuk beberapa lokasi di ibu kota Teheran.
Serangan tersebut menyebabkan kerusakan besar serta menimbulkan korban sipil. Pemerintah Iran kemudian menilai operasi tersebut sebagai tindakan agresi yang melanggar hukum internasional.
Sebagai respons, Iran melancarkan serangan balasan terhadap beberapa target militer Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Serangan balasan tersebut semakin meningkatkan kekhawatiran komunitas internasional terhadap kemungkinan meluasnya konflik regional.
Pada awalnya, pemerintah Amerika Serikat dan Israel menyatakan bahwa serangan terhadap Iran dilakukan sebagai langkah “preemptive” atau pencegahan terhadap ancaman yang mereka yakini berasal dari program nuklir Iran.
Namun, seiring perkembangan situasi, sejumlah pernyataan pejabat dari kedua negara juga menunjukkan bahwa mereka menginginkan perubahan kekuasaan di Iran sebagai bagian dari tujuan strategis yang lebih luas.
Situasi menjadi semakin dramatis setelah kabar bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan gugur pada hari pertama operasi militer tersebut. Pemerintah Republik Islam Iran kemudian menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari sebagai bentuk penghormatan terhadap pemimpin tertinggi mereka.
Perkembangan tersebut menambah ketegangan politik di kawasan yang selama ini sudah dikenal sebagai salah satu wilayah paling sensitif dalam geopolitik global.
Selain konflik militer langsung, isu lain yang menjadi perhatian dunia adalah keamanan jalur perdagangan energi di kawasan Teluk Persia, khususnya di Selat Hormuz. Jalur laut ini merupakan salah satu rute paling penting bagi pengiriman minyak dunia.
Sekitar seperlima pasokan minyak global diperkirakan melewati selat tersebut setiap hari. Karena itu, setiap gangguan terhadap jalur tersebut berpotensi memicu lonjakan harga energi di pasar internasional.
Dalam beberapa pernyataan sebelumnya, Trump sempat menyatakan bahwa militer Amerika Serikat mampu melindungi jalur pelayaran di Selat Hormuz dari potensi blokade Iran. Namun perkembangan terbaru menunjukkan bahwa situasi di wilayah tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan.
Melalui unggahan di platform media sosial Truth Social, Trump kini justru menyerukan agar negara-negara lain ikut terlibat dalam menjaga keamanan jalur tersebut.
Menurutnya, negara-negara yang memperoleh pasokan minyak melalui Selat Hormuz seharusnya ikut bertanggung jawab untuk memastikan jalur tersebut tetap terbuka bagi perdagangan internasional.
“Negara-negara di dunia yang menerima minyak melalui Selat Hormuz harus ikut mengurus jalur itu, dan Amerika Serikat akan banyak membantu,” tulis Trump dalam unggahan tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa Amerika Serikat akan berkoordinasi dengan negara-negara mitra agar upaya pengamanan jalur tersebut dapat berjalan secara efektif dan cepat.
Trump bahkan menyebut bahwa langkah bersama tersebut dapat menjadi upaya kolektif untuk menjaga stabilitas global serta menciptakan keamanan energi bagi banyak negara.
Dalam beberapa pernyataan lanjutan, Trump juga menyinggung sejumlah negara yang menurutnya memiliki kepentingan langsung terhadap jalur perdagangan tersebut. Negara-negara seperti Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, serta China disebut sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas Selat Hormuz.
Menurut Trump, negara-negara tersebut seharusnya ikut mengambil peran dalam menjaga jalur perdagangan minyak tersebut tetap terbuka.
Pengamat geopolitik menilai bahwa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya berdampak pada dua negara yang terlibat langsung, tetapi juga memiliki implikasi global terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan energi dunia.
Sementara itu, Iran memandang pembatasan pergerakan kapal di Selat Hormuz sebagai bagian dari respons terhadap serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel.
Situasi ini menunjukkan bahwa konflik militer tidak hanya terjadi dalam bentuk pertempuran langsung, tetapi juga melalui strategi ekonomi dan kontrol terhadap jalur perdagangan strategis.
Ketegangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan eskalasi konflik yang lebih luas. Banyak negara dan organisasi internasional menyerukan agar semua pihak menahan diri serta mencari jalan diplomasi untuk meredakan ketegangan.
Namun hingga kini, pernyataan terbaru dari Presiden Donald Trump menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat masih mempersiapkan kemungkinan konflik yang berlangsung lebih lama daripada yang diperkirakan sebelumnya.
