Dua pekan berlalu, perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran masih panas. Kedua kubu saling melancarkan serangan dan ancaman. Di tengah situasi ini, dukungan Cina jadi "rebutan".
Iran dikabarkan mempertimbangkan syarat baru untuk kapal tanker bisa melintas di Selat Hormuz yaitu transaksi muatan dalam mata uang yuan Cina. Informasi ini disampaikan pejabat senior Iran kepada CNN, Jumat (13/3) pekan lalu.
Selama ini, perdagangan minyak global sebagian besar dilakukan menggunakan dolar AS, kecuali untuk minyak Rusia yang terkena sanksi dari negara-negara barat.
Transaksi minyak Rusia kerap menggunakan mata uang Rusia rubel atau yuan. Tawaran dari Iran ini sejalan dengan ambisi lama Cina untuk memperluas penggunaan yuan dalam perdagangan global.
Tak lama berselang, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa sudah melumpuhkan militer Iran. Dan, meminta dukungan Cina serta negara-negara lainnya untuk menjaga lalu lintas Selat Hormuz dari serangan-serangan tersisa militer Iran.
Permintaan Trump ini menarik. Selain karena di tengah "tawaran" Iran untuk yuan, juga karena Trump selama ini bolak-balik mengancam Cina dengan aneka kebijakan dagang. Trump bahkan bukan hanya mengancam Cina, tapi semua mitra dagangnya, termasuk sekutu-sekutunya di Eropa dan Asia.
"Saya berharap Cina, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan negara-negara lain yang terdampak pembatasan ini akan mengirim kapal ke kawasan tersebut, sehingga Selat Hormuz tidak lagi menjadi bahan ancaman dari sebuah negara yang telah sepenuhnya dilumpuhkan," tulis Trump dalam unggahan di Truth Social, Sabtu (14/3).
South China Morning Post menyebut para pengamat di Cina menilai pemerintah perlu berhati-hati merespons tawaran Iran. Mereka menilai kebijakan itu memang dapat menjadi simbol penguatan peran yuan dalam perdagangan energi global.
Namun, implementasi kebijakan tersebut berpotensi menghadapi kendala operasional dan risiko keamanan. Selain itu, langkah tersebut dapat memperburuk ketegangan hubungan antara Cina dan AS.
Sejauh ini, pemerintah Cina tampak berhati-hati merespons "tawaran" yang datang dan mengisyaratkan ingin perdamaian. Dikutip dari South China Morning Post, Juru Bicara Kedutaan Besar Cina di Washington D.C. Liu Pengyu mengatakan semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga.
Dia menyatakan Cina akan “memainkan peran konstruktif” untuk meredakan ketegangan dan memulihkan perdamaian.
