Bisakah Indonesia Melakukan Transisi Energi agar Tak Tergantung pada Energi Fosil?

Dalam daftar perairan penting di bumi, ada Selat Hormuz. Selat di antara Teluk Persia dan Teluk Oman itu memisahkan Iran dari pesaingnya di Timur Tengah. Selat itu dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Dalam sejarahnya, Selat Hormuz jadi bagian penting perdagangan dunia. Di era modern, selat itu merupakan jalur utama ”raja-raja” minyak dan gas dunia, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait, dalam perdagangan migas.

Dari 10 produsen minyak terbesar di bumi, lima di antaranya berada di sekitar selat itu. Negara-negara itu adalah Arab Saudi, Irak, Kuwait, Iran, dan UEA. Mereka menghasilkan hampir 28 juta barel per hari. Di sekitar Selat Hormuz juga terdapat dua dari 10 eksportir gas alam terbesar di bumi, Qatar dan Oman. Gabungan produksi gas alam Oman dan Qatar hampir 90 juta metrik ton per tahun.

Kecuali dari Oman, tanker dari negara-negara lain harus lewat atau minimal berlayar dekat Selat Hormuz. Dari sana, gas dan minyak bumi dibawa ke negara pemesannya. Negara-negara di Asia, Eropa, dan Amerika mengandalkan selat itu sebagai rute pengiriman sumber energi mereka.

Badan Energi Internasional (IEA) menunjukkan, pada 2023, minyak mentah yang diangkut melewati selat itu rata-rata 20 juta barel per hari. Volume tersebut hampir 30 persen dari total perdagangan minyak dunia. Sekitar 70 persen minyak mentah itu ditujukan ke negara-negara di Asia, seperti China, India, dan Jepang, yang merupakan pembeli terbesarnya.

Kendati infrastruktur pipa alternatif tersedia, penyalurannya melalui jalur darat sangat terbatas. Dari 20 juta barel minyak mentah per hari, hanya 4,2 juta barel atau seperempatnya yang dapat dialihkan melalui pipa jalur darat milik Arab Saudi dan UEA.

Dengan demikian, gangguan apa pun di selat itu akan mengganggu perdagangan global, terutama migas. Saking pentingnya selat ini, Hakan Kaya, manajer portofolio senior dari perusahaan manajemen investasi Neuberger Berman, mengibaratkan, jika ada perlambatan parsial dalam satu atau dua minggu, kondisi itu dapat diterima perusahaan minyak.

Iran telah menutup Selat Hormuz untuk pelayaran internasional. Penutupan selat dilakukan sebagai tanggapan atas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Akibatnya, pengiriman barang dan perdagangan melalui laut terganggu.

Pada Sabtu (28/2/2026), Garda Revolusi Iran (IRGC) menyiarkan penutupan selat melalui siaran radio frekuensi tinggi. Melalui siaran itu, merujuk pemberitaan Reuters, Minggu (1/3/2026), IRGC memperingatkan, kapal-kapal tidak akan diizinkan untuk melewati jalur air strategis itu.

Penutupan selat membuat perusahaan minyak besar dan perusahaan perdagangan menangguhkan pengiriman minyak mentah, bahan bakar, dan gas alam cair (LNG). Citra satelit dari pelacak tanker menunjukkan kapal menumpuk di dekat pelabuhan-pelabuhan besar, di antaranya di Pelabuhan Fujairah di UEA, dan tidak bergerak melalui Selat Hormuz.

Gangguan atas Selat Hormuz berarti gangguan pada pasokan energi banyak negara. Penutupan penuh atau hampir penuh selama sebulan atau lebih Selat Hormuz akan mendorong harga minyak mentah yang diperdagangkan melejit jauh di atas tiga digit.

Para pedagang mengungkapkan, pasokan minyak dari Iran dan tempat lain di Timur Tengah akan melambat atau terhenti. Serangan di Iran dan sejumlah negara Teluk telah membatasi kemampuan negara-negara untuk mengekspor minyak ke seluruh dunia.

Situasi memburuk akibat Iran menutup jalur pelayaran Selat Hormuz karena selat itu menjadi jalur pasokan 20 persen minyak dunia. Namun, penutupan selat tidak diberlakukan sepenuhnya oleh Iran. Kapal-kapal Iran dan China masih diizinkan melintasi selat sempit yang memisahkan Iran dengan Jazirah Arab itu.

Ahli perdagangan internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menyatakan, perang berkepanjangan akan mengakibatkan kenaikan harga minyak mentah dan bahan bakar dunia, biaya tinggi perdagangan maritim, serta resesi global. Konsumen bakal mengeluarkan lebih banyak uang untuk bahan makanan dan barang-barang lain.

”Bisa saja jalur pengiriman lain digunakan untuk menghindari Selat Hormuz. Namun, penutupan Hormuz tetap berdampak terhadap pasokan minyak 8 juta sampai 10 juta barel per hari,” kata Jorge Leon, analis Rystad Energy.

Iran yang tengah berkonflik dengan Amerika Serikat dan Israel resmi menutup Selat Hormuz pada 28 Februari 2026. Penutupan selat itu berpotensi menghambat perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara yang berada di Selat Hormuz dan Timur Tengah.

Perdagangan itu mencakup sektor migas serta nonmigas. Dampak terbesarnya diperkirakan terjadi pada impor migas RI dari sejumlah negara tersebut mengingat Indonesia juga merupakan negara pengimpor neto (net importer) migas.

Ahli geopolitik energi Daniel Yergin dalam tulisannya di Financial Times, 7 Maret 2026, mengingatkan, lebih dari 80 persen minyak dan 90 persen LNG dari Teluk mengalir ke Asia. Jika ada guncangan di sana, Asia yang pertama merasakannya.

Namun, pasar energi bersifat global. Ketika pasokan terganggu, harga akan naik di seluruh dunia. Biaya produksi terdorong. Inflasi merayap, sementara pertumbuhan tertahan. Menurut Muhammad Chatib Basri dalam artikelnya, inilah yang disebut stagflasi. Ekspor Indonesia bisa melambat. Namun, karena porsi ekspor hanya 22 persen dari produk domestik bruto (PDB), perlambatan itu belum serta-merta berubah menjadi resesi selama pasokan energi tetap terjaga.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan, selama ini perdagangan Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah, termasuk di kawasan Selat Hormuz, mencakup sektor migas dan nonmigas. Beberapa negara itu adalah Iran, Oman, UEA, Arab Saudi, dan Qatar.

Selat Hormuz di antara Teluk Persia dan Teluk Oman merupakan jalur maritim krusial yang mengalirkan sekitar 20 persen konsumsi minyak mentah dunia. Penutupan urat nadi energi global karena perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran ini mengungkit urgensi transisi energi berkeadilan di Indonesia yang jalan di tempat.

Meski begitu, pemerintah memperkirakan pasokan BBM nasional mampu mencukupi kebutuhan hingga 30 hari ke depan, termasuk untuk lonjakan permintaan saat libur Idul Fitri. Stok yang lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain dan perang di kawasan Timur Tengah ini bisa berdampak krisis energi di dalam negeri.

Fithra menyatakan, ketergantungan impor minyak Indonesia yang saat ini mencapai 40 persen dari konsumsi nasional menciptakan kerentanan langsung terhadap gangguan di Hormuz. Keamanan stok BBM nasional relatif rendah.

Pemerintah memperkirakan pasokan BBM nasional hanya mampu mencukupi kebutuhan hingga sekitar 30 hari ke depan, termasuk untuk lonjakan permintaan saat libur Idul Fitri. Stok ini lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain. Perang di kawasan Timur Tengah ini juga bisa berdampak krisis energi di dalam negeri.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, ada indikasi pemerintah ingin meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM impor hingga tiga bulan ketimbang mempercepat transisi ke energi terbarukan. Hal ini terlihat dari rencana mengalihkan impor minyak dari Timur Tengah ke Amerika Serikat sebesar 25 persen karena kesepakatan perdagangan.

Berdasarkan data Energy Institute Statistical Review of World Energy 2025, produksi minyak bumi Indonesia pada 2024 sebesar 735.000 barel per hari. Padahal, kebutuhan konsumsi produk-produk turunan minyak bumi per hari mencapai 1,63 juta barel. Artinya, setiap hari terjadi defisit hampir 900.000 barel dan kekurangan ini harus didatangkan dari impor sejumlah negara.

Tingginya ketergantungan impor minyak bumi yang lebih dari 50 persen tersebut membuat posisi Indonesia masuk kategori net importer. Posisi ini sangat berisiko bagi kondisi makroekonomi nasional. Pasalnya, harga komoditas minyak bumi berikut turunannya sangat rentan terpengaruh kondisi makro dunia.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Indonesia selalu merencanakan kebijakan makroekonomi setiap merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 Kementerian Keuangan, jumlah subsidi sektor energi terus meningkat.

Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menyatakan, perang tidak pernah disebabkan perebutan energi terbarukan. Konflik lebih sering didorong oleh bahan bakar fosil yang terkonsentrasi di lokasi tertentu.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah lebih mengoptimalkan upaya transisi energi yang berkeadilan di Indonesia agar lepas dari ketergantungan pada energi fosil. Sebab, negara yang bertumpu pada industri ekstraktif merupakan negara yang paling lemah dalam ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, bauran energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia pada akhir 2025 baru 15,75 persen dari total bauran energi nasional. Angka ini meningkat dari 14,65 persen pada 2024.

Meski kapasitas terpasangnya tumbuh menjadi 15,63 gigawatt, capaian ini masih di bawah target pemerintah. Sementara sektor pembangkit listrik mencatatkan capaian EBT lebih tinggi, yakni 16,3 persen.

Pemerintah juga harus mempercepat program konversi gas domestik menjadi tenaga listrik dan mempercepat persetujuan peraturan untuk blok eksplorasi migas hulu baru, khususnya di Laut Natuna dan koridor Indonesia timur.

Sebagai perbandingan, Jepang memiliki stok BBM hingga 254 hari dan memiliki inovasi energi terbarukan dengan mengintegrasikan panel surya atap dan baterai kendaraan listrik (EV) sebagai sumber listrik utama yang menghasilkan hingga 100 gigawatt. Hal ini mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menekan emisi karbon.

Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan keinginannya agar Indonesia terlepas dari candu energi fosil dengan mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), mulai dari tenaga surya, panas bumi, hingga biomassa. Salah satu upayanya adalah dengan menugaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi.

Salah satu langkah untuk menghindari krisis adalah meningkatkan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT. Kepada Bahlil, dalam jangka pendek, Prabowo memerintahkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 gigawatt agar menjadi swasembada energi dalam empat tahun ke depan.

Ia juga menyoroti melimpahnya komoditas seperti singkong yang dapat menjadi sumber energi alternatif. Selain itu, jagung dan tebu berpotensi untuk diolah jadi bahan bakar. Di luar sumber daya pertanian, kekayaan energi panas bumi (geotermal) di Indonesia juga termasuk salah satu cadangan panas bumi terbesar di dunia.

Upaya transisi energi menuju energi baru terbarukan masih menghadapi berbagai tantangan di Indonesia. Meskipun regulasi sudah diterbitkan, transisi energi akan sulit terwujud tanpa adanya dukungan pembiayaan yang adil dan berkelanjutan, inovasi, serta sumber daya manusia yang mendukung.

Wakil Direktur Policy+ Kenneth Nicholas mengatakan, regulasi terkait transisi energi terbarukan telah tersedia, mulai dari Kebijakan Energi Nasional, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, serta Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Namun, investasi energi terbarukan masih terbilang stagnan. Kebutuhan investasi energi terbarukan lebih kurang Rp 1,5 triliun per tahun. Hal ini tentu membutuhkan dukungan pendanaan yang kuat dari perbankan untuk mengembangkan energi terbarukan.